1. permohonan tertulis dari Narapidana/keluarga/kuas a hukum tentang izin luar biasa dalam hal: a. adanya keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia; b. menjadi wali nikah untuk anak kandungnya; atau c. membagi warisan
2. pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin;
3. identitas penjamin Narapidana (KTP dan KK)
4. Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah yang Menerangkan kebenaran terkait alasan izin luar biasa.
5. Kematian; Surat kematian dari rumah sakit umum atau swasta
6. Wali Nikah; Surat keterangan dari KUA

1. Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan izin luar biasa dilengkapi dengan dokumenpersyaratan; Tim TPP Lapas bersidang dan merekomendasikan kepada Kalapas
2. Kepala Lapas/Rutan memberikan Izin Luar Biasa berdasarkan hasil penelitian lapangan dan rekomendasi sidang TPP.
3. Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas/Rutan
4. Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas/Rutan
5. Narapidana dikawal oleh Petugas Pemasyarakatan dan polisi

Paling lama 1 hari kerja

Tidak dipungut biaya

Surat Izin Luar Biasa Kepala Lapas

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan; 
2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas/LPKA, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan; 
3.  Kepala Lapas/LPKA, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan; 
4.  Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.