1. Melampirkan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) / NPWP Bagi Perusahaan / Badan.
2. Mengisi SPOP Dan / Atau LSPOP.
3. Mengisi Surat Pernyataan Yang Ditanda Tangani Diatas Materai.
4. Melampirkan Foto Copy Sertifikat / PPAT / SKUMHAT / IMTN ( LEGALISIR ).
5. Melampirkan Foto Lokasi Objek Tanah Dan Foto Bangunan ( JIKA ADA BANGUNAN ).
6. Melampirkan Titik Koordinat Dari GOOGLE MAPS.
7. Melampirkan Surat Kuasa Pengurusan Apabila Pengurusannya Diwakilkan Dan Tanda Tangan Diatas Materai
8. Melampirkan Tanda Lunas PBB-P2 Sebagai Bukti Tidak Memiliki Tunggakan Piutang PBB-P2.
9. Melampirkan Asli SPPDT PBB-P2 Tahun Berjalan Yang Di Ajukan Penghapusan.
10. Foto Copy SPPDT PBB-P2 Tetangga Sebagai Objek Pembanding.
11. Persyaratan Lain Yang Diperlukan Berkaitan Dengan Permohonan.

1. Wajib Pajak Melampirkan Foto Copy KTP Sesuai Dengan Nama Disurat Tanah, Melampirkan Foto Copy Surat Tanah Seperti Sertifikat / PPAT / SKUMHAT / IMTN ( DILEGALISIR ), Melampirkan Foto Lokasi Objek Tanah Dan Foto Bangunan ( JIKA ADA BANGUNAN ), Melampirkan Titik Koordinat Dari GOOGLE MAPS, Melampirkan Foto Copy Tanda Lunas SPPDT PBB-P2, Melampirkan Foto Copy Akta Kematian, Surat Keterangan Ahli Waris Serta Kuasa Ahli Waris Apabila Nama Disurat Tanah Telah Meninggal Dunia, Melampirkan Foto Copy PBB-P2 Pembanding ( JIKA ADA ), Melampirkan Surat Dari Kelurahan Apabila Lokasi Objek Tanah Pindah Kelurahan, Melampirkan Surat Keterangan Dari Kelurahan Apabila Nama Disurat Tanah Berbeda Dengan Di KTP Dan Melampirkan Surat Kuasa Diatas Materai ( APABILA PENGURUSAN DIWAKILKAN ).
2. Mengisi Formulir Permohonan Kompensasi PBB-P2, Surat Pernyataan Dan SPOP / LSPOP.
3. Mengambil Nomor Antrian Di Loket Dan Tunggu Hingga Dipanggil Oleh Petugas Yang Bersangkutan.
4. Data Yang Dibawa Wajib Pajak Akan DISCAN Petugas Pelayanan Serta Di INPUT Ke Dalam Aplikasi SISMIOP BACKOFFICE Setelah Itu Mencetak Tanda Terima Pelayanan Untuk Wajib Pajak.
5. Proses Pengolahan Data Pada SISMIOP BACKOFFICE Di UPTD Pendapatan Daerah Wilayah I Dan Proses Penetapan SPPDT PBB-P2 Dari Kantor Pusat BADAN PENDAPATAN DAERAH Melalui SK Kepala Badan Pendapatan Daerah.
6. Proses Pengolahan Data Pada SISMIOP BACKOFFICE Di UPTD Pendapatan Daerah Wilayah I Dan Proses Penetapan SPPDT PBB-P2 Dari Kantor Pusat BADAN PENDAPATAN DAERAH Melalui SK Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Proses 1 Bulan Dikarenakan Menunggu SK Kepala Badan Dan Memerlukan Cek Lokasi Lapangan.

Tidak dipungut biaya

Permohonan Penghapusan PBB-P2

Melalui Call Center WA : 081255683044 Atau Datang Langsung Ke Petugas Pengaduan Di UPTD Pendapatan Daerah Wilayah I