1. Naskah Akademik
2. Keputusan mengenai pembentukan Panitia Antarperangkat Daerah
3. Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan paraf persetujuan seluruh anggota Panitia
4. Antarperangkat Daerah Izin pembentukan Rancangan Peraturan Daerah dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tidak masuk dalam daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah

1. Penerimaan Permohonan dari Pemerintah Daerah
2. Pemeriksaan Administrasi Persyaratan
3. Analisis Konsepsi, dilakukan oleh Perancang Peraturan Perundang -undangan Kantor Wilayah untuk melihat kejelasan konsepsi terhadap substansi dan teknik penyusunan Raperda
4. Rapat Pengharmonisasian, dilakukan dalam rangka memperoleh kesepakatan dan kebulatan konsepsi Raperda
5. Surat Selesai harmonisasi dari Kepala Kantor Wilayah yang menyatakan sudah tidak ada masalah substansi, sudah sinkron dengan peraturan perundang -undangan dan putusan pengadilan, serta dapat ditindaklanjuti ketahap selanjutnya.

3 Minggu

Tidak dipungut biaya

Surat Selesai Harmonisasi dari Direktur Jenderal Peraturan Perundang - undangan atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Telpon: (0274) 378431

Whatsapp: 08112640146

Website: lapor.go.id