1. Kepala Keluarga dan/atau Pencari Nafkah Utama dalam keluarga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau yang belum terdaftar tetapi dalam proses pengusulan DTKS
2. Telah menikah dan atau pernah menikah, dan atau belum menikah tetapi sebagai pencari nafkah dalam keluarga
3. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun sampai 60 (enampuluh) tahun dan masih produktif
4. Memiliki KTP/KK
5. Kelompok Usaha Bersama beranggotakan 5 (lima) orang byang terdiri dari : Ketua, Sekretaris, Bendahara dan 2 anggota
6. Bukan dari satu keluarga (ayah, ibu, dan anak)
7. Anggota kelompok bukan dari kalangan Pegawai Negeri/Pensiunan (PNS, TNI, POLRI) serta aparat Desa/Kelurahan
8. Mempunyai potensi, kemauan, dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama
9. Mempunyai jenis usaha dan tinggal diwilayah Desa/kelurahan yang sama
10. Mempunyai keterbatasan modal usaha
11. Memiliki Struktur Organisasi terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah anggota kelompok

1. Membuat usulan dalam bentuk Proposal yang diajukan kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota
2. Proposal pengajuan bantuan dari kabupaten/kota diterima satu tahun sebelum tahun anggaran di tetapkan
3. Dinas Sosial Kabupaten/Kota menghimpun seluruh proposal dan melakukan verifikasi administrasi dan lapangan
4. Dinas Sosial Kabupaten/Kota mengajukan dan merekomendasikan calon penerima bantuan yang layak berdasarkan hasil verifikasi kepada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah

1 (satu) tahun anggaran.

Tidak dipungut biaya

Bantuan Kelompok Usaha Bersama ( KUBE) sesuai yang tersedia di DPA

a. Koordinsi dan Sinkronisasi Program Provinsi dan Daerah. berkaitan dengan data usulan calon penerima bantuan KUBE

b. Pentingnya Sharing Dana untuk kegiatan antara Provinsi dan Daerah