1. Surat permohonan prodeo yang ditujukan kepada Ketua PTUN Surabaya
2. Surat Keterangan Tidak Mampu SKTM yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lurah Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara
3. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin KKM Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat Jamkesmas Kartu Beras Miskin Raskin Kartu Program Keluarga Harapan PKH Kartu Bantuan Langsung Tunai BLT Kartu Perlindungan Sosial KPS
4. Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu

1. Pemohon datang ke kantor pengadilan setempat dengan membuat surat permohonan untuk berperkara secara prodeo dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu SKTM dan persyaratan lainnya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan
2. Ketua Pengadilan memberikan penetapan atas Permohonan Pembebasan Biaya Perkara setelah memperhatikan dokumen yang tersedia Jika permohonan ditolak akibat dokumen tidak memenuhi syarat dan ternyata pemohon adalah orang yang mapu maka proses berperkara dilaksanakan sesuai Hukum Acara Jika permohonan memenuhi syarat maka akan diberikan penetapan ijin berperkara secara prodeo dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran

1 Hari kerja

Tidak dipungut biaya

Perkara Prodeo yang Terdaftar

1. Melalui Aplikasi SIWAS: www.siwas.mahkamahagung.go.id

2. Melalui Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online (LAPOR):

• Website : www.lapor.go.id
• SMS : 1708 
• Twitter : @lapor1708
• Aplikasi mobile (Android dan iOS).

3. Melalui Meja Pengaduan dan Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.