Standar Pelayanan Administrasi Perencanaan

  1. Masing - masing unit mengajukan rencana kerja dan anggaran dengan melampirkan data dukung berupa KAK dan RAB yang mana unit-unit wajib mengikuti format yang sudah ditentukan pada Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

  1. Unit kerja mengajukan permohonan usulan revisi rencana kerja dan anggaran ke KPA dengan menyertakan data dukung seperti KAK dan RAB.
  2. KPA dan mendisposisikan pengajuan revisi dari unit kerja ke Bagian Perencanaan
  3. Bagian perencanaan menerima usulan perubahan rencana kerja dan anggaran unit dengan dokumen pendukungnya.
  4. Melakukan penelaahan pengajuan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Unit, dan melakukan penginputan ke dalam sistem.
  5. Melakukan perubahan rencana kerja dan anggaran unit ke dalam sistem dan meminta tanda tangan dari KPA untuk diserahkan ke Mitra

1) Setiap unit mengajukan rancangan awal Renja pada bulan November satu tahun sebelumnya (Pasal 6 Ayat (4)) ; dan

2) Setiap unit mengajukan revisi RKA-KL hingga bulan Desember pada tahun pelaksanaan dan maksimal 2 minggu sebelum jadwal revisi RKA-KL (Pasal 18 ayat (1) dan (2)).

Tidak dipungut biaya

Renja dan RKA-KL

Help Desk Perencanaan dan Kotak dokumen pengajuan dokumen Renja dan Revisi anggaran.

Anda juga dapat menyampaikan pengaduan, aspirasi, maupun permintaan informasi melalui aplikasi LAPOR!

Melalui LAPOR!, Anda dapat menyampaikan permasalahan pelayanan publik yang Anda temui dalam satu kanal sehingga laporanmu dapat kami sampaikan ke instansi terkait.

Website LAPOR! Unduh di Play Store Unduh di App Store

Isu dan Keluhan

Klik banner dibawah untuk melaporkan masalah Pelayanan Publik "Standar Pelayanan Administrasi Perencanaan"