1. Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah Keluarga, yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM);
2. Membawa Foto Copy Kartu Keluarga
3. Kepemilikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);

1. 1. Persiapan : a. Koordinasi di tingkat Kabupaten dilakukan secara berjenjang dengan Kecamatan dan Desa/Kelurahan mulai dari pendanaan, pengecekan keberadaan KPM, edukasi dan sosialisasi, registrasi, pemantauan hingga penanganan pengaduan. b. Penyerahan data penerima manfaat c. Persiapan E-warong
2. 2. Edukasi dan Sosialisasi : Sasaran pelaksanaan Edukasi dan Sosialisasi adalah : a. Pemerintah Daerah, termasuk Tikor Rastra Daerah dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK); b. Kecamatan; d. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK); e. Ketua RT/RW; f. Keluarga Penerima Manfaat (KPM); g. E-warong (warung, took kelontong, koperasi, E-warong KUBE, dan lain-lain; h. Masyarakat Umum; i. Media Sosialisasi dan Edukasi pelaksanaan Program BPNT adalah : ? Pertemuan/Rapat koordinasi, Seminar, lokakarya, dan diskusi; ? Komunikasi tatap muka/kelompok; ? Media Cetak : poster, selebaran, surat kabar, dll; ? Media Elektronik : radio, televise lokal, dll; ? Media Sosial : FB dll ? Petugas Kelurahan/Desa dan/atau ketua RT/RW.
3. 3. Registrasi dan/atau Pembukaan Rekening Penerima Kartu Kombo : a. Proses registrasi dan/atau pembukaan rekening Penerima Bantuan Sosial dilakukan oleh Bank penyalur berdasarkan data yang telah ditetapkan oleh pemberi bantuan sosial berdasarkan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin; b. Data Penerima Bantuan Sosial merupakan data yang terintegrasi dari berbagai Program Bantuan Sosial, yang proses pengintegrasiannya dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; c. Pemberi Bantuan Sosial mengirimkan pemberitahuan kepada Penerima Bantuan Sosial untuk melakukan registrasi dan menghadiri sosialisasi pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh Pemberi Bantuan Sosial dan Bank penyalur; d. Pemberi Bantuan Sosial dan Bank penyalur berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan/atau Instansi Vertikal terkait untuk memastikan keberadaan Penerima Bantuan Sosial; e. Dalam hal Penerima Bantuan Sosial telah memiliki rekening untuk salah satu Program Bantuan Sosial, maka rekening tersebut harus digunakan untuk menerima Program Bantuan Sosial lainnya.
4. 4. Penyaluran : a. Proses Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai dilaksanakan oleh Bank Penyalur tanpa dipungut biaya; b. Proses Penyaluran Bantuan Sosial dengan memindahbukukan/ pemindahbukuan dana dari rekening Pemberi Bantuan Sosial di Bank Penyalur kepada rekening Penerima Bantuan Sosial; c. Pemindahbukuan dana dari rekening Pemberi Bantuan Sosial pada Bank penyalur kepada rekening Penerima Bantuan Sosial dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana di transfer dari Kas Negara/Kas Daerah ke rekening Pemberi Bantuan Sosial di Bank Penyalur; d. Penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan Sosial dilaksanakan untuk pertama kali setelah Penerima Bantuan Sosial mendapatkan pemberitahuan dari Bank Penyalur; e. Pemberitahuan sekurang-kurangnya meliputi informasi tentang : ? Pembukaan Rekening Penerima Bantuan Sosial; ? Personal Identification Number (PIN) untuk penggunaan rekening; ? Jumlah dana bantuan sosial; ? Tata cara penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan Sosial; ? Informasi mengenai tabungan dan penarikan dana Bantuan Sosial dalam rekening Penerima Bantuan Sosial. 5. Pemanfaatan : a. Pembelian bahan pangan oleh KPM di E-warong; b. Sebagai bukti transaksi bantuan pangan. 6. Perubahan Kondisi KPM di Tahun Berjalan : a. Pemegang akun Elektronik Bantuan Pangan meninggal; b. KPM pindah; c. Berpisahnya Kepala Keluarga dengan Pasangan Kepala Keluarga.

1 Bulan

Tidak dipungut biaya

Pendampingan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Penanganan Pengaduan bisa dilakukan melalui :

1.    Melalui e-mail Dinas : dinsosp3asarai@gmail.com

2.    Datang langsung ke Dinas Sosial P3A Kab. Sabu Raijua;

3.    Saran dan masukan bisa melalui kotak pengaduan yang disediakan;

4. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.