1. Bagi Tindak Pidana Umum: - telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan - Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir

1. - Pemberian remisi dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemasyarakatan - TPP Lapas merekomendasikan usulan pemberian Remisi bagi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan; - Terhadap rekomendasi usulan pemberian remisi, Kepala Lapas dapat menyetujui atau tidak menyetujui; - Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usulan pemberian remisi, Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian Remisi kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah; - Dalam hal Kepala Lapas tidak menyetujui usulan pemberian remisi, Kepala Lapas menetapkan keputusan tentang Narapidana yang tidak diusulkan mendapatkan remisi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah. - Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi usulan dan hasil verifikasi disampaikan kepada Direktur Jenderal - Direktur Jenderal melakukan verifikasi usulan pemberian Remisi - Penandatanganan elektronik Surat Keputusan Remisi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. - Lapas mencetak surat keputusan kolektif remisi, H-3 tanggal pemberian remisi. - SK Remisi diberitahukan kepada Narapidana

Untuk di Lapas, paling lama ± 1 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan disampaikan ke Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Tidak dipungut biaya

Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pemberian Remisi kepada Narapidana

Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas, Kepala Lapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan, Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.