1. Penetapan Pengadilan Niaga yang menunjuk Balai Harta Peninggalan sebagai Kurator

1. a) Tahap Pengurusan Kepailitan : ? Mengumumkan putusan Pengadilan Niaga dlm 2 (dua) surat kabar harian dan Berita Negara RI (Ps. 15 ayat 4 UU No. 37/2004) ; ? Memanggil para kreditur untuk mendaftarkan tagihannya (Ps. 86 ayat 3 UU No. 37/2004) ; ? Melakukan pemblokiran rekening dan benda-benda tak bergerak milik si debitur pailit ? Memindahkan surat-surat/telegram yang dialamatkan kpd debitur pailit ke alamat kurator (Ps. 105) ? Mendaftar piutang para kreditur (Ps. 115) ? Batas akhir verifikasi pajak (Ps. 113 ayat 1) ? Membuat daftar inventarisasi harta kekayaan pailit/pendaftaran budel pailit (Ps. 100 UU No. 37/2004) ; ? Mengadakan rapat pencocokan piutang / rapat verifikasi (Ps.114 UU No. 37/2004) ; ? membuat Daftar Piutang sementara yang diakui, dan Daftar Piutang yang dibantah disertai alasannya (Ps. 117).
2. b) Tahap Pemberesan Kepailitan : ? Melakukan penagihan atas piutang-piutang si pailit (jika ada) ; ? Melakukan penilaian asset terlebih dahulu pengambilan sumpah appraisal oleh Hakim Pengawas; ? Melakukan penjualan atas harta kekayaan si pailit (Ps. 184 & 185 UU No. 37/2004) ; ? Membuat daftar pembagian untk diajukan ke Hakim pengawas (Ps. 189 ayat 1 & 2 UU No. 37/2004) ; ? Mengumumkan penetapan pembagian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga; ? Melakukan pembayaran terhadap kreditur yang diakui (Ps. 189 ayat 4 jo. Ps. 201 UU No. 37/2004) ; ? Mengajukan permohonan pengakhiran kepada Hakim Pengawas sebagai pertanggung jawaban pekerjaan kurator (Ps. 202 ayat 3 UU No. 37/2004); ? Mengumumkan berakhirnya kepailitan dalam 2 (dua) surat kabar harian dan Berita Negara RI (Ps. 202 ayat 2 UU No. 37/2004) ; ? Membuat laporan pengakhiran kepailitan kepada Hakim Pengawas dan Ditjen AHU.

1 Tahun dari awal pemberesan

Laporan Penyelesaian kepailitan kepada Hakim pengawas

Email: bhpsemarang.tu@gmail.com

Telepon: (024) 7604296