1. Surat Permohonan

1. Mengamankan Harta Kekayaan ketidakhadiran, apabila perlu dengan di segel dan sebagainya;
2. Membuat Berita Acara Pencatatan Harta Kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid). Menyegel harta yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid) apabila diperlukan;
3. Memberitahukan kepada Kejaksaan Negeri Setempat adanya Penetapan Pengadilan tentang Afwezigheid;
4. Memberitahukan kepada BPK adanya Penetapan Pengadilan tentang Afwezigheid;
5. Mengumumkan ke Surat Kabar dan Berita Negara tentang adanya Afwezigheid (ketidakhadiran);
6. Meminta Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menetapkan adanya Afwezigheid tersebut, tentang ada atau tidak ada yang keberatan atas Penetapan dimaksud;
7. Meminta Surat Bukti Penghunian yang Sah atau SIP dari Dinas perumahan;
8. Membuat Perjanjian Sewa Menyewa antara Balai Harta Peninggalan dengan Penghuni di hadapan Notaris;
9. Menerima pembayaran Sewa dari Penghuni yang ditentukan tiap-tiap bulan, dihitung mulai sejak ditetapkan Afwezigheid oleh Pengadilan Negeri;
10. Meminta Surat Permohonan untuk membeli boedel Afwezigheid dari penghuni/pemohon Afwezigheid;
11. Memproses surat permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
12. Meminta penetapan pengadilan tentang ijin jual dan boedel sudah dinilai oleh appraisal;
13. Menyimpan hasil penjualan boedel Afwezigheid pada rekening Bank Pemerintah selama ? abad (33 Tahun);
14. Menyetorkan hasil penjualan tersebut kepada Negara apabila (huruf m) sudah terpenuhi;
15. Melaporkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi RI, Cq. Dir. Jend. Administrasi Hukum Umum, dengan tembusan pada BPK RI.

1 Tahun setelah mulai proses pemberesan

7i jumlah harta peninggalan

Surat Jual Beli

Email: bhpsemarang.tu@gmail.com

Telpon: (024) 7604296