1. Membawa Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/Passport);
2. Membawa dokumen dukung perkara.

1. Mahkamah Agung RI dan Badan-badan Peradilan yang berada di bawahnya memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan termasuk akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu, maka Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
2. Pasal 22 Mekanisme Pemberian Jasa Pos Bantuan Hukum a) Pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan kepada Pos Bantuan Hukum dengan mengisi formulir yang telah disediakan. b) Permohonan seperti pada ayat (1) dilampiri: • Fotocopy Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan memperlihatkan aslinya; atau • Fotocopy Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya dengan memperlihatkan aslinya; atau • Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat. c) Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan SKTM dapat langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi dan pembuatan gugatan/permohonan.

20 Menit

Tidak dipungut biaya

Surat Gugatan atau Surat Permohonan

Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Parigidilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id)