1. Sertifikat Kesehatan Hewan KH -11atau Health Certificate dari Karantina daerah asal;
2. Melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan;
3. Dilaporkan kepada pejabat karantina di tempat pemasukan;
4. Identitas pengguna jasa; dan
5. Surat Kuasa Bermeterai dari Pemilik (jika dikuasakan dalam pengurusan).

1. Pengguna jasa melakukan permohonan rencana pemasukan (Domestik Masuk) dilakukan 2 (dua) hari sebelum pemasukan media pembawa hama penyakit hewan karantina dan paling lambat dilakukan pada saat tiba di tempat pemasukan melalui tempat pemasukan di wilayah kerja BKP Kelas II Yogyakarta;
2. Permohonan dengan mengisi Laporan Rencana Pemasukan. Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (FORM-1) secara manual dengan melampirkan dokumen kelengkapannya kepada petugas penerimaan dokumen (front office / FO) untuk dilakukan analisis dan verifikasi dokumen: a) Jika dari hasil analisis verifikasi dinyatakan dokumen lengkap, maka petugas front office melakukan input permohonan ke dalam IQFAST/ Indonesian Quarantine Full Automatic System berupa Berita Acara Serah Terima Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina Dan Dokumen Karantina Kepada Pejabat Karantina Di Tempat Pemasukan Dan/Atau Pengeluaran (KH-1); b) Jika dari hasil analisis verifikasi dinyatakan dokumen belum lengkap maka petugas front office mengembalikan permohonan kepada pengguna jasa, agar segera melengkapi permohonan sesuai persyaratan dan setelah lengkap maka proses input permohonan bisa dilaksanakan.
3. Proses permohonan selanjutnya dilanjutkan dengan penerbitan Surat Penugasan Melakukan Tindakan Karantina Hewan (KH-2) dari Pejabat Karantina Kepala UPT atau Pejabat yang ditunjuk kepada Pejabat Karantina untuk melakukan Tindakan Karantina (8P);
4. Pejabat Karantina melakukan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, keabsahan dan kesesuaian dokumen:
5. Pejabat Karantina melakukan pemeriksaan fisik media pembawa hama penyakit hewan karantina dan identifikasi jenis Reptil ; a) Apabila pemeriksaan dokumen dengan fisik tidak sesuai, maka pejabat karantina menerbitkan Surat Perintah Penahanan (KH-8A) kemudian dilakukan tindakan penahanan dengan menerbitkan Berita Acara Penahanan (KH-8B); Tata Cara Penahanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Penahanan BKP Kelas II Yogyakarta. b) Apabila setelah dilakukan penahanan dokumen persyaratan belum dilengkapi dalam waktu yang telah ditetapkan (paling lama 3 hari) maka pejabat karantina menerbitkan surat perintah penolakan (KH-9A) kemudian dilakukan tindakan penolakan dengan menerbitkan Berita Acara Penolakan (KH-9B); Tata Cara Penolakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Penolakan BKP Kelas II Yogyakarta. c) Apabila setelah dikeluarkan Surat Perintah Penolakan, media pembawa hama penyakit hewan karantina tidak segera dibawa keluar dari area tujuan dalam batas waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, maka pejabat karantina menerbitkan Surat Perintah Pemusnahan (KH-10A) kemudian dilakukan tindakan pemusnahan dengan menerbitkan Berita Acara Pemusnahan (KH-10B). Tata Cara Pemusnahan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pemusnahan BKP Kelas II Yogyakarta.
6. Pejabat Karantina melaporkan seluruh hasil tindakan karantina (8P) ke dalam Laporan Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan (KH-3);
7. Apabila dokumen karantina yang dipersyaratkan telah lengkap dan Media pembawa hama penyakit hewan karantina dinyatakan tidak tertular atau bebas dari gejala hama dan penyakit hewan karantina, dan bebas dari ektoparasit maka Pejabat Karantina menerbitkan Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH-14);
8. Berdasarkan Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH-14)., akan diterbitkan kuitansi sebagai bukti pengguna jasa atas tindakan karantina hewan yang telah dilaksanakan dan melakukan pembayaran di loket Kasir/Bendahara Penerima Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
9. Pejabat Karantina menyerahkan Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH-14) kepada pengguna jasa setelah pengguna jasa menunjukkan bukti lunas pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
10. Pengguna jasa bertanggung jawab terhadap kesehatan, keamanan dan keutuhan media pembawa yang telah mendapatkan Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH-14).

1. Pemeriksaan Fisik : 1 Hari

2. Penerbitan Sertifikat : 30 menit

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian. 

1. Sertifikat : Rp.5.000,-

Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH-14)

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui :

1. Petugas pengaduan;

2. Surat/Formulir yang disediakan;

3. Kotak pengaduan, saran dan masukan;

4. Telepon (0274) 488856;

5. Whatsaapp 081328338403;

6. Email admin@karantinayogya.org

7. Website melalui alamat https://yogya.karantina.pertanian.go.id

8. SP4N-LAPOR! sebagai kanal pengaduan dapat diakses melalui www.lapor.go.id

9. Pengaduan pada Whistleblower's System melalui https://pertanian.go.id/wbs/

10. Survey Kepuasan Masyarakat melalui alamat  https://yogya.karantina.pertanian.go.id/ikm