1. Surat pengantar RT dan RW
2. Surat kuasa bila dikuasakan dengan materai Rp 10.000
3. FC KTP penerima kuasa
4. FC KTP / KK Pemohon
5. FC Sertifikat HGB/AJB/dokumen lainnya dan menunjukan aslinya
6. FC SPPT PBB tahun berjalan yang sudah dibayar dan bukti lunas
7. Surat pernyataan penguasaan fisik dari yang bersangkutan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan yang bersangkutan benar sebagai pemilik atau menguasai bidang tanah tersebut
8. Surat riwayat kepemilikan tanah yang menyebutkan riwayat perolehan, penguasaan tanah
9. Surat pernyataan tidak sengketa yang diketahui RT dan RW;
10. Surat Pernyataan Para Ahli Waris sesuai peruntukannya. (bila Pewaris meninggal)

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan(PTSP).
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP)
3. Petugas menerima berkas (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (Kelurahan)
5. Petugas memproses penandatanganan surat pengantar Peningkatan Hak Atas Tanah (Kelurahan)
6. Pemohon menerima surat Pengantar Peningkatan Hak Atas Tanah (PTSP)

Setelah seluruh dokumen dan persyaratan dilengkapi oleh pemohon, Petugas akan melakukan survei ke lokasi Banguan/ Tanah yang diajukan oleh pemohon. Adapun survei tersebut bertujuan untuk memverifikasi kembali apakah ada 

Tidak dipungut biaya

Surat Keterangan (PM 1) Peningkatan Hak Atas Tanah

Pengaduan atau Konsultasi dapat dikoordinasikan dengan Kasi Pemerintahan