1. Dokumen Permintaan Konfirmasi Eligibilitas
2. Dokumen bukti identitas (KTP/KK/Akta Kelahiran)
3. Dokumen bukti pemotongan daftar gaji
4. Aplikasi BPJS
5. Aplikasi GPP
6. Aplikasi SAKTI

1. ASN Pusat menyampaikan surat kuasa kepada PPK/KPA satker yang bersangkutan dilampiri copy bukti identitas AKT yang diusulkan mengikuti program Jamkes segmen AKT;
2. PPK/KPA satker mengajukan permintaan konfirmasi eligibilitas kepesertaan calon peserta segmen AKT kepada BPJS Kesehatan yang dilakukan secara kolektif melalui KPPN;
3. BPJS Kesehatan mengirimkan hasil konfirmasi eligibilitas kepada satker yang bersangkutan melalui KPPN;
4. Berdasarkan lembar konfirmasi eligibiltas, satker melakukan pemotongan gaji ASN melalui aplikasi GPP;
5. Satker mendaftarkan AKT sebagai peserta BPJS Kesehatan dengan cara menyampaikan bukti potong iuran Jamkes AKT 1% pada daftar gaji ASN, dan copy identitas AKT kepada BPJS melalui KPPN secara kolektif;
6. BPJS Kesehatan melakukan registrasi kepesertaan AKT.

1 Hari kerja

Tidak dipungut biaya

1. Lembar Konfirmasi Eligibilitas BPJS Kesehatan 2. SP2D Gaji Induk atas SPM GI yang telah memasukkan data potongan AKT 1%

1. Kotak Pengaduan yang terdapat pada ruang Front Office (FO) KPPN Lubuk Linggau; 2. Surat : d/a Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lubuk Linggau, Jalan Air Kuti, Lubuk Linggau Timur I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31625; Telepon Nomor (0733) 451572 – 451573, Faksimili Nomor (0733) 451571; Telepon/SMS melalui Handphone Nomor 0815- 1936-6898; E-mail: kppn070@kemenkeu.go.id; 3. Melalui Tatap Muka; 4. http://bit.ly/PengaduanKPPNLLG (SILAMPARI); 5. Aplikasi Sistem Informasi Pengaduan DJPb (SIPANDU) di alamat : http://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id; 6. Pengaduan online Whistleblowing System Kementerian Keuangan melalui situs web: www.wise.kemenkeu.go.id; dan 7. Aplikasi Pelaporan GOL KPK di alamat https://gol.kpk.go.id.