1. Telah dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan
2. Telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana
3. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 bulan terakhir
4. bagi narapidana tindak pidana korupsi harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti
5. "Bagi Narapidanan terorisme harus menunjukan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar :
6. Kesetiaan kepada NKRI decara tertulis bagi narapidana warga negara indonesia
7. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga negara asing"
8. Surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dari kepala lapas dan atau kepala badan nasional penanggulangan terorisme
9. Salinan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
10. Laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang di buat oleh wali pemasyarakatan atau hasil assesment resiko dan assesment keutuhan yang dilakukan oleh assessor
11. surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian cuti bersyarat terhadap narapidana
12. Salinan register F dari kepala Lapas

1. Wali pemasyarakatan mengajukan nama narapidana yang telah memenuhi persyaratan TPP Lapas
2. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada kepala lapas
3. Kepala Lapas mengusulkan pemberian CB kepada Kanwil
4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada direktur jenderal pemasyarakatan
5. TPP pusat melaksanakan sidang TPP
6. Kepala Lembaga Pemasyarakatan atas nama menteri menetapkan pemberian CB, berdasarkan rekomendasi hasil sidang TPP Pusat
7. Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK CB
8. Lapas melaksanakan SK pemberian CB

14 Hari kerja

Tidak dipungut biaya

Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Cuti bersyarat kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Rutan, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;

- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Rutan, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan;

- Kepala Rutan, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;

- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.