1. Tidak terikat kewajiban mengabdi untuk jangka waktu tertentu;
2. Mendapat persetujuan Kepala Perangkat Daerah;
3. Tidak sedang melaksanakan tugas belajar;
4. tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena pelanggaran hukuman disiplin/penjara;
5. Bagi PNS yang terikat kewajiban mengabdi 8 tahun sejak diangkat sebagai CPNS dan telah melewati batas ikatan kewajiban mengabdi dapat direkomendasikan apabila : Alasan yang diajukan karena mengikuti suami; dan Telah ada pengganti atau kejelasan pengganti dari Kepala Perangkat Daerah atau BKPP;
6. Surat rekomendasi dari instansi penerima;
7. Surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
8. FC SK CPNS yang dilegalisasi;
9. FC SK PNS yang dilegalisasi;
10. FC SK Pangkat terakhir yang dilegalisasi;
11. FC SK Jabatan terakhir yang dilegalisasi;
12. FC Ijazah dan Transkrip Nilai terakhir yang dilegalisasi;
13. FC SKP dan Penilaian Prestasi Kerja PNS 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisasi;
14. FC Kartu Pegawai yang dilegalisasi;
15. Berkas pendukung lain yang dibutuhkan oleh BKPP.

1. Pemohon mengajukan permohonan mutasi keluar kepada Kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan persyaratan untuk memperoleh rekomendasi (disetujui atau tidak disetujui);
2. Rekomendasi Kepala Perangkat Daerah disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BKPP;
3. Dilakukan kajian terhadap aspek formasi dan administrasi oleh BKPP;
4. Hasil kajian disampaikan kepada Bupati untuk dimintakan persetujuan (dapat dipertimbangkan atau tidak dapat dipertimbangkan);
5. Berdasarkan rekomendasi Bupati diterbitkan jawaban kepada PPK Instansi Penerima;
6. PPK Instansi Penerima menerbitkan usul mutasi/penetapan mutasi ditujukan kepada : - Kepala BKN jika tujuan mutasi ke Instansi Pusat; - Kementerian Dalam Negeri u.p Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri dan ditembuskan ke Kepala BKN (untuk memperoleh pertimbangan teknis) jika tujuan mutasi ke Instansi Daerah di luar wilayah DIY; - Gubernur DIY dan ditembuskan ke Kepala Kantor Regional 1 BKN (untuk memperoleh pertimbangan teknis) jika tujuan mutasi ke Instansi Daerah di lingkungan DIY;
7. Bupati Sleman menetapkan SK Pemberhentian dari Jabatan setelah ada SK Penetapan Mutasi dari Kepala BKN/Menteri Dalam Negeri/Gubernur DIY.

2 Bulan

Tidak dipungut biaya

SK Mutasi Keluar

1. Kotak saran/pengaduan di lobi kantor;
2. Telepon (0274) 868405 ext. 7335; 
3. Website: www.bkpp.slemankab.go.id
4. Email: bkpp@slemankab.go.id
5. Aplikasi website dan “Lapor Sleman”