1. Berstatus sebagai PNS aktif;
2. Memiliki kompetensi yang dibutuhkan;
3. Berusia paling tinggi 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun terhitung pada saat pengajuan surat permohonan.
4. Nilai setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja Pegawai minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
5. Belum pernah/tidak sedang menjalani Hukuman Disiplin dan/atau Proses Peradilan
6. Tidak sedang menjalani Tugas Belajar atau Ikatan Dinas Mengabdi
7. Tidak ada temuan (dari Inspektorat)
8. Tidak sedang dalam proses perceraian/permasalahan keluarga
9. Sehat jasmani, rohani dan bebas NAPZA
10. FC SK CPNS yang dilegalisasi;
11. FC SK PNS yang dilegalisasi;
12. FC SK Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisasi;
13. FC SK jabatan terakhir yang dilegalisasi;
14. FC ijazah, transkrip nilai, dan izin belajar atau tugas belajar bagi yang memperoleh ijazah selama menjadi PNS yang dilegalisasi;
15. FC SKP dan Penilaian Prestasi Kerja PNS 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisasi;
16. FC KTP/KTP-el;
17. FC Kartu Pegawai (Karpeg) yang dilegalisasi;
18. FC SK Konversi NIP yang dilegalisasi * (jika ada);
19. FC akta nikah atau akta cerai yang dilegalisasi;
20. Daftar Riwayat Hidup
21. Surat pernyataan Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Sleman;
22. Surat pernyataan Bersedia mengabdi di Kabupaten Sleman paling sedikit selama 4 (empat) tahun sejak ditempatkan, kecuali karena mengikuti suami paling sedikit 2 (dua) tahun;
23. Surat pernyataan Tidak akan mengajukan cuti diluar tanggungan Negara paling sedikit selama 4 (empat) tahun setelah ditempatkan;
24. Surat pernyataan Tidak menuntut untuk diangkat dalam jabatan struktural* (bagi yang menduduki jabatan struktural);
25. Surat pernyataan Tidak sedang dalam proses perceraian dan tidak sedang dalam permasalahan keluarga dan menyetujui proses mutasi dari suami/istri;
26. Surat pernyataan/keterangan dari pejabat yang berwenang Belum pernah dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan tidak sedang menjalani pemeriksaan karena dugaan pelanggaran disiplin/pidana serta memiliki kinerja yang baik dari Kepala BKD/BKPSDM/BKPP/Biro Kepegawaian/SDM;
27. Surat pernyataan/keterangan dari pejabat yang berwenang Tidak sedang menjalani tugas belajar dan tidak sedang menjalani masa ikatan dinas untuk mengabdi dari Kepala BKD/BKPSDM/BKPP/Biro Kepegawaian/SDM;
28. Surat pernyataan/keterangan dari pejabat yang berwenang Bebas temuan dari inspektorat;
29. Surat pernyataan/keterangan dari pejabat yang berwenang Tidak mempunyai pinjaman uang di bank atau pihak lain dari bendahara gaji diketahui atasan langsung;
30. Surat keterangan dari dokter pemerintah (Sehat jasmani;Sehat rohani dari dokter spesialis kejiwaan; danBebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya)

1. A. Permohonan Pribadi : - Pemohon mengajukan surat permohonan pribadi kepada Bupati dengan tembusan Kepala BKPP dengan melampirkan persyaratan; - Apabila tersedia formasi, dilakukan seleksi terhadap aspek administrasi, kompetensi (melalui tes tertulis, komputer dan wawancara), kinerja/sikap/perilaku serta aspek kesehatan oleh BKPP; - Hasil seleksi disampaikan kepada Bupati untuk dimintakan persetujuan; - Diterbitkan surat jawaban (persetujuan atau penolakan) berdasarkan rekomendasi Bupati; - Bagi pemohon yang mendapat jawaban persetujuan selanjutnya mengurus ke instansi asal (PPK Kabupaten/Kota, PPK Kementerian/ Lembaga, ataupun PPK Propinsi) untuk memperoleh persetujuan ditujukan ke Bupati Sleman; - Bupati Sleman mengajukan usul mutasi ditujukan kepada : 1. Kepala Kantor Regional I BKN jika berasal dari Instansi Pusat; 2. Kementerian Dalam Negeri u.p Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri dan ditembuskan ke Kepala BKN (untuk memperoleh pertimbangan teknis) jika berasal dari Instansi Daerah di luar wilayah DIY melalui Gubernur DIY; 3. Gubernur DIY dan ditembuskan ke Kepala Kantor Regional I BKN (untuk memperoleh pertimbangan teknis) jika berasal dari Instansi Daerah di lingkungan DIY; - Bupati Sleman menetapkan SK Pengangkatan dalam Jabatan setelah ada SK Penetapan Mutasi dari Kepala Kantor Regional I BKN/Menteri Dalam Negeri/Gubernur DIY;
2. B. Permohonan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian asal : - Pejabat Pembina Kepegawaian asal pemohon menyampaikan surat permohonan kepada Bupati atau dilakukan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (melalui Gubernur DIY); - Apabila tersedia formasi, dilakukan seleksi terhadap aspek administrasi, kompetensi (melalui tes tertulis, komputer dan wawancara), kinerja/sikap/perilaku serta aspek kesehatan oleh BKPP; - Hasil seleksi disampaikan kepada Bupati untuk dimintakan persetujuan; - Diterbitkan surat jawaban (persetujuan atau penolakan) berdasarkan rekomendasi Bupati; - Bupati Sleman mengajukan usul mutasi ditujukan kepada : 1. Kepala Kantor Regional I BKN jika berasal dari Instansi Pusat; 2. Kementerian Dalam Negeri u.p Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri dan ditembuskan ke Kepala BKN (untuk memperoleh pertimbangan teknis) jika berasal dari Instansi Daerah di luar wilayah DIY melalui Gubernur DIY; 3. Gubernur DIY dan ditembuskan ke Kepala Kantor Regional I BKN (untuk memperoleh pertimbangan teknis) jika berasal dari Instansi Daerah di lingkungan DIY; - Bupati Sleman menetapkan SK Pengangkatan dalam Jabatan setelah ada SK Penetapan Mutasi dari Kepala Kantor Regional I BKN/Menteri Dalam Negeri/Gubernur DIY.

• Permohonan
  Permohonan diterima Pengolah MAIP ± 2 (dua) hari kerja setelah diterima Penerima Surat BKPP.

• Kajian Formasi
  Kajian formasi membutuhkan waktu ± 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima Pengolah MAIP.

• Test Kompetensi
  Pemberitahuan dapat atau tidaknya mengikuti test kompetensi ± 1 (satu) hari kerja setelah kajian formasi.

• Berkas Persyaratan
  Seleksi administrasi ± 5 (lima) hari kerja setelah Pemohon MAIP melengkapi berkas persyaratan.

• Kajian Akhir
  Penilaian akhir seleksi administrasi dan test kompetensi ± 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas lengkap.

• Jawaban
  Proses penerbitan Surat Jawaban Bupati ± 5 (lima) hari kerja;
  Surat Jawaban dikirim melalui jasa ekspedisi setiap akhir pekan (hari Jumat) setelah surat jawaban diterima Pengolah MAIP.

• Proses Daerah Asal - Gubernur DIY/Mendagri/BKN/Kanreg I BKN *)
  Waktu yang dibutuhkan tergantung Pemohon MAIP, Instansi Daerah Asal, Gubernur DIY, Mendagri, dan BKN/Kanreg I BKN.
  *) Sesuai jenis mutasi pemohon

• SK Penempatan (SK)
  Penerbitan SK Penempatan membutuhkan waktu ± 5 (lima) hari kerja, setelah Surat Keputusan Mendagri/Gubernur DIY/BKN/Kanreg I BKN *) diterima Pengolah MAIP.
  *) Sesuai jenis mutasi pemohon

• Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT)
  Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) membutuhkan waktu ± 2 (dua) hari kerja,
  setelah SK Penempatan ditandatangani Bupati dan diterima Pengolah MAIP.

• Pengambilan SK dan SPMT
  Jadwal pengambilan SK dan SMPT Penempatan MAIP akan diinformasikan lebih lanjut melalui Check Progress pada website.

Tidak dipungut biaya

SK Mutasi Masuk

1. Kotak saran/pengaduan di lobi kantor;
2. Telepon (0274) 868405 ext. 7335; 
3. Website: www.bkpp.slemankab.go.id
4. Email: bkpp@slemankab.go.id
5. Aplikasi website dan “Lapor Sleman”