1. Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah dari Kelurahan/Desa
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Fotocopy KTP Penjual dan pembeli yang masih berlaku
4. Fotocopy KTP Penjual suami/istri yang masih berlaku
5. Fotocopy KTP Sempadan tanah yang masih berlaku
6. Fotocopy bukti penguasaan lainnya ( Kwitansi, surat tebas atau G-7 )
7. SPT PBB tahun terakhir
8. Surat keterangan Persetujuan Penjual suami/istri
9. Kwitansi jual beli
10. Surat Pernyataan tidak bersangkutan yang diketahui RT/RW setempat
11. Surat Keterangan Ahli Waris/Silsilah Ahli Waris
12. Surat Keterangan Kematian
13. Surat pernyataan Sumpah dan saksi-saksi yang sah
14. Surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah ( Sporadik)/SKPPT asli

1. Petugas Piket memberi petunjuk format dokumen yang di perlukan serta cara pengisiannya
2. Permohonan melengkapi Persyaratan kemudian memasukkan persyaratan ke Petugas Loket
3. Petugas Loket memeriksa kelengkapan berkas, jika berkas lengkap, maka berkas diteruskan ke Kepala Seksi untuk di cek kelayakan berkas untuk kemudian dimasukan ke resi penerimaan berkas
4. Tim teknis memverifikasi kelayakan berkas dan membuat rekomendasi teknis tentang kelayakan permohonan yang dituangkan dalam Berita Acara
5. Jika tidak layak maka dibuat surat penolakan
6. Jika layak melakukan pengolahan izin
7. Kepala Seksi membuat naskah surat Camat
8. Staf Administasi mengetik naskah surat Camat
9. Paraf dan pengecekan surat oleh Kepala Seksi
10. Sekretaris memeriksa redaksional surat dan memparaf
11. Camat mengoreksi/menandatangani surat
12. Pencatatan dan penomoran surat
13. Penyerahan surat kepada pemohon

3 hari kerja      sejak    permohonan    dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap.

Tidak dipungut biaya

Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah ( SKPPT )

-    Masyarakat menyampaikan pengaduan melalui kotak saran

-    Sekretaris Camat memverifikasi kebenaran pengaduan

- Camat beserta Sekcam dan para Kasi mengidentifikasi masalah dan mencarikan alternatif solusi 

- Camat mengambil keputusan langkah-langkah mengatasi masalah pengaduan tersebut