1. Surat Permohonan
2. Akte Notaris Pendirian Yayasan/Lembaga
3. Susunan Pengurus Yayasan/Lembaga
4. Akte/Surat Keterangan Status Kepemilikan Tanah/ Yayasan/Lembaga
5. SK Penetapan Kepala Sekolah oleh Yayasan
6. SK Penetapan Komite Sekolah oleh Kepala Sekolah
7. Data Peserta Didik
8. Data Guru dan Tenaga Kependidikan
9. Data Sarana dan Prasarana Sekolah
10. Data Analisis Sumber Peserta Didik
11. Surat persetujuan dari sekolah/lembaga setara di wilayah sekitar
12. Surat persetujuan dari masyarakat sekitar
13. Surat pernyataan sanggup mentaati peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang Pendidikan
14. Surat rekomendasi dari kecamatan untuk izin SMP
15. Surat rekomendasi dari kelurahan untuk izin SD
16. Sumber pembiayaan bagi Penyelenggara Satuan Pendidikan
17. Denah sekolah/lembaga
18. Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS)
19. Proposal dibuat rangkap 2 (dua) ditandatangani pemohon

1. Pemohon menyerahkan semua berkas persyaratan ke loket ruang pelayanan
2. Petugas meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan
3. Petugas menyampaikan kepada petugas teknis untuk mengecek kelengkapan berkas
4. Petugas teknis menyampaikan berkas kepada Pejabat yang membidangi untuk mendapatkan disposisi
5. Proses validasi dan survey lapangan terkait dengan pendirian satuan pendidikan
6. Pembuatan surat rekomendasi terkait ijin pendirian satuan pendidikan
7. Petugas meregister surat rekomendasi yang telah ditandatangani kepada dinas dan mendokumentasikan arsip

Setelah memperoleh rekomendasi dari Tim Verifikasi 

Tidak dipungut biaya

Rekomendasi Pendirian Satuan Pendidikan

Pengaduan tidak langsung :

1. Kotak Saran
2. Websitie : dindik.pekalongankota.go.id
3. EMail : dindik@pekalongankota.go.id
4. Wadul Aladin : WA No  0816644000
5. LaporGub : SS No 08112920200 / website laporgub.jatengprov.go.id

1. Pemohon menyampaiaan pengaduan langsung kepada petugas
2. petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi 
3. apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke pejabat terkait
4. Pejabat yang terkait menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi