1. 1. Rencana trase koridor yang dibuat pada peta skala 1:25.000 (satu ebrbanding dua puluh lima ribu) dan disertai dengan data digital dalam format shapefile (shp);
2. 2. Peta citra penginderaan jarak jauh dengan resolusi minimal 5 m (lima meter) liputan 1 (satu) tahun terakhir
3. 3. Persyaratan untuk Penggunaan Koridor hanya berlaku pada nomor 1 dan 2 di atas ditambah perizinan berusaha/persetujuan yang dimiliki oleh pemohon;
4. 4. Profil PerusahaPaPakta Integritas
5. 5. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemegang PBPH yang areal kerjanya akan dilalui pembuatan koridor (Dalam hal pemegang PBPH tidak memberikan surat pernyataan tidak keberatan sebagaimana dimaksud, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga pulu) hari kerja setelah menerima surat permohonan, Direktur Jenderal dapat memberikan persetujuan permohonan koridor
6. 6. Surat persetujuan dari Direktur Jenderal apabila koridor yang akan dibuat melalui Kawasan Hutan Produksi yang tidak dibebani PBPH
7. 7. Surat keterangan dari pemerintah Kabupaten/Kota apabila koridor yang akan dibuat melalui areal penggunaan lain
8. 8. Surat persetujuan dari pihak pemegang hak atas tanah apabila koridor akan dibuat melalui tanah yang dibebani titel hak
9. 9. Perizinan lain yang diterbitkan pejabat berwenang
10. 10. Laporan hasil cruising 100% (seratus persen) disertai berita acara untuk trase koridor yang diusulkan.

1. Pemasukan berkas/dokumen Izin Berusaha Sektor Kehutanan ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Tidak dipungut biaya

Pertimbangan Teknis dalam rangka Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada Hutan Peoduksi