1. Data Administrasi : a. identitas pemohon; b. pengesahan sebagai badan hukum Indonesia; c. pengesahan sebagai badan hukum Indonesia bagi swadaya masyarakat yang berbentuk badan hukum; d. profil pemohon; e. nomor pokok wajib pajak; f. NIB (Nomor Induk Berusaha); g. Daftar Penerima Manfaat Beneficial Ownership.
2. Data Teknis: 1. Studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik (dengan ketentuan dokumen berbahasa Indonesia) berisi: a. Kajian Kelayakan Finansial; b. Kajian Kelayakan Operasional; c. Studi Interkoneksi Jaringan; d. Lokasi instalasi; e. Diagram Satu Garis; f. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan; g. Jadwal pembangunan; dan h. Jadwal pengoperasian yang disusun oleh Badan Usaha yang tersertifikasi. 2. Kesepakatan Jual Beli Tenaga Listrik antara pemohon dengan calon pembeli tenaga listrik (PJBL beserta amandemennya sesuai dengan ketentuan Harga Jual Tenaga Listrik atau telah mendapatkan persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dari Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya)
3. 3. Data Lingkungan.

1. Pemasukan berkas/dokumen Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Tidak dipungut biaya

Surat Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)