1. 1. Profil Perusahaan meliputi akte oendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, Susunan Pengurus dan Bidang Usaha Perkebunan;
2. 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3. 3. Surat izin Tempat Usaha (SITU)
4. 4. Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan pembangunan Perkebunan Kabupaten/Kota dari Bupati
5. 5. Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Kabupaten/ Kota dari Bupati/Walikota
6. 6. Izin Lokasi dari Bupati/ Walikota yang dillengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala1:100.000 atau 1:50.000 dalam cetak peta dan file
7. 7. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan fungsi perkebunan
8. 8. Rencana kerja pembangunan usaha industri pengolahan
9. 9. Izin lingkungan dari Gubernur atau Bupati/ Walikota sesuai kewenangan
10. 10. Pernyataan kesedian untuk melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan
11. 11. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat

1. Pemasukan berkas/dokumen Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Tidak dipungut biaya

Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan