1. 1. Perusahaan angkutan sewa khusus harus berbentuk badan hukum Indpnesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (BUMN, BUMD, PT atau Koperasi
2. 1. Perusahaan angkutan sewa khusus harus berbentuk badan hukum Indpnesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (BUMN, BUMD, PT atau Koperasi
3. 3. Menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar hitam tulisan putih sesuai dengan data di aplikasi atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. 4. Memenuhi persyaratan standar pelayanan minimal: • Dilengkapi dengan aplikasi yang menunjukkan besaran tarif yang dikenakan pada penumpang dan identitas pengemudi dan kendaraan yang tertera diaplikasi; • Diliengkapi dengan alat pemantau untuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan; • Dilengkapi surat tanda nomor kendaraan bermotor dan izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus
5. 5. Mencamtumkan alamat surat elektronik dan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang ditempatkan di dalam kendaraan dan mudah terbaca oleh pengguna jasa
6. 6. Memenuhi kesesaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan
7. 7. Salinan STNK
8. 8. Buku pemeliharaan (servis) berkala
9. 9. Foto Kendaraan yang akan diberi izin
10. 10. Menyiapkan dokumen system manajemen keselamatan (untuk badan hukum) atau surat pernyataan komitmen kesanggupan melaksanakan SMK (untuk UMKM)

1. Pemasukan berkas/dokumen ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Tidak dipungut biaya

Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus