1. 1. Persyaratan Penilaian Properti a. Persyaratan dan perlengkapan permohonan penilaian Properti untuk tanah dan/atau bangunan berupa: 1. Latar belakang permohonan;
2. 2. Tujuan penilaian, meliputi: a) Penilaian Barang Milik Negara dalam rangka: i. Penyusunan neraca Pemerintah Pusat; ii. Pemanfaatan; iii. Pemindahtanganan; atau iv. Pelaksanaan kegiatan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara, antara lain surat berharga syariah negara dan asuransi Barang Milik Negara. b) Penilaian dalam rangka pengelolaan aset Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah; c) Penilaian Barang Milik Negara/Daerah berupa bongkaran; d) Penilaian Barang Milik Negara yang berasal dari barang rampasan negara; e) Penilaian Barang Milik Negara yang berasal dari barang gratifikasi; f) Penilaian Barang Milik Negara yang berasal dari aset eks kepabeanan dan cukai; g) Penilaian Benda Sitaan dalam rangka pengelolaan Benda Sitaan; h) Penilaian Barang Jaminan dan / atau Harta Kekayaan Lain; i) Penilaian ABMA/T dalam rangka: i. pelepasan penguasaan kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah; ii. pengembalian keringanan kompensasi yang pernah diberikan oleh Pemerintah; iii. pemantapan menjadi Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah/Barang Milik Desa; atau iv. penatausahaan dan pemutakhiran data ABMA/T; j) Penilaian barang yang akan ditetapkan status penggunaannya menjadi Barang Milik Negara; k) Penilaian kekayaan negara lain-lain, berupa kekayaan negara yang berasal dari kekayaan negara potensial lain- lain, aset eks Yayasan Kerjasama Untuk Pembangunan Irian Jaya (The Irian Jaya Joint Development Foundation/IJJDF), aset eks Bank Dalam Likuidasi, cagar budaya dan benda berharga asal muatan kapal tenggelam; l) Penilaian Barang Milik Daerah dan/ atau kekayaan daerah pada Pemerintah Kota/Kabupaten/Desa; m) Penilaian dalam rangka pengelolaan aset Badan Usaha Milik Daerah/Desa yang didalamnya terdapat saham milik Pemerintah Kota/Kabupaten/Desa; n) Penilaian barang yang akan menjadi Barang Milik Negara/Daerah melalui cara pembelian, pembebasan, atau hibah tanpa perolehan; o) Penilaian barang yang akan menjadi Barang Milik Negara/Daerah melalui cara tukar menukar yang proses tukar menukarnya menjadi kewenangan Kepala Kantor Pelayanan; p) Penilaian sumber daya alam yang berada pada wilayah kerja Kantor Pelayanan; dan q) Penilaian dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat berdasarkan penugasan Menteri atau Direktur Jenderal.
3. 3. Deskripsi Objek Penilaian tanah dan/atau bangunan meliputi lokasi dan alamat objek, jumlah, dan luas bidang tanah dan/ atau bangunan untuk objek Penilaian berupa tanah dan/ atau bangunan;
4. 4. Fotokopi Dokumen kepemilikan: a) Fotokopi sertipikat (untuk objek Penilaian berupa tanah) dan/atau Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); b) Jika dokumen kepemilikan tanah berupa sertifikat seperti tersebut dalam point a belum ada, maka dapat diganti dengan: i. fotokopi dokumen kepemilikan/ penguasaan, seperti Akta Jual Beli (AJB), Girik, Letter C, Berita Acara Serah Terima (BAST) terkait perolehan barang, dan Ledger jalan ii. fotokopi daftar ABMA/T yang dimohonkan Penilaian sesuai yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penyelesaian ABMA/T, untuk objek Penilaian berupa ABMA/T; iii. surat pernyataan bermeterai cukup dari Pemohon yang menyatakan tidak menguasai dokumen legalitas, untuk objek Penilaian berupa Benda Sitaan; atau iv. surat pernyataan tanggung jawab bermeterai cukup dari Pemohon yang menyatakan bahwa tanah tersebut benar-benar dimiliki/ dikuasai untuk objek berupa: - Barang Milik Negara; - barang yang akan ditetapkan statusnya menjadi Barang Milik Negara; atau - objek selain Barang Milik Negara, ABMA/T, Benda Sitaan, dan Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain.c) Jika dokumen kepemilikan bangunan berupa IMB seperti tersebut pada poin a belum ada, maka dapat diganti dengan: i. daftar pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan tentang ABMA/T, untuk objek Penilaian berupa ABMA/T; atau ii. surat keterangan tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, untuk objek Penilaian selain ABMA/T. d) Bukti kepemilikan dan dokumen penatausahaan untuk Penilaian Barang Milik Negara yang berasal dari barang rampasan negara, barang gratifikasi, dan aset lain-lain, meliputi: i. fotokopi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan fotokopi Berita Acara Penyitaan, untuk objek Penilaian Barang Milik Negara yang berasal dari barang rampasan negara; ii. fotokopi Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang penetapan status kepemilikan gratifikasi menjadi milik Negara, untuk objek Penilaian Barang Milik Negara yang berasal dari barang gratifikasi; iii. fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang Milik Negara, untuk objek Penilaian Barang Milik Negara yang berasal dari aset lain- lain; atau iv. fotokopi penetapan dari kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang menetapkan barang muatan kapal tenggelam sebagai Barang Milik Negara,untuk objek Penilaian berupaBarang Milik Negara yang berasal dari barang muatan kapal tenggelam.
5. 5. Fotokopi dokumen penatausahaan barang;
6. 6. Fotokopi Berita Acara Penyitaan, untuk objek Penilaian berupa Benda Sitaan.

1. 1. Pemohon menyampaikan surat permohonan penilaian disertai dokumen-dokumen yang disyaratkan kepada Kepala KPKNL;
2. 2. Kepala KPKNL menerima permohonan penilaian;
3. 3. Penilai Pemerintah meneliti, dan menindaklanjuti permohonan penilaian untuk selanjutnya dilakukan proses: a. Verifikasi Permohonan Penilaian; b. Pengumpulan Data dan Informasi; dan c. Penyusunan Laporan Penilaian;
4. 4. Dalam hal data dan informasi yang disampaikan belum lengkap, Penilai Pemerintah meminta kelengkapan data dan informasi kepada Pemohon. Batas waktu penyampaian data dan informasi oleh pemohon paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan data. Dalam hal Pemohon tidak memenuhi, maka berkas permohonan Penilaian dikembalikan secara tertulis kepada Pemohon;
5. 5. Dalam hal pada proses Pengumpulan Data dan Informasi terdapat kekurangan data/ memerlukan konfirmasi lebih lanjut atas objek penilaian, Penilai Pemerintah menyampaikan Berita Acara Tambahan Kebutuhan Data (BATKD) kepada Pemohon. Batas waktu penerimaan tambahan data dan informasi pendukung Penilaian paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal BATKD ditandatangani, dan permohonan akan dikembalikan jika tidak dipenuhi;
6. 6. Dalam hal Pengumpulan Data dan Informasi telah selesai, Penilai Pemerintah menyusun Laporan Penilaian;
7. 7. Kepala KPKNL menyampaikan Laporan Penilaian kepada Pemohon

Penilaian sumber daya alam: paling lambat 50 hari kerja

Waktu Layanan:

Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.

Catatan:

Dalam hal penilaian dilakukan atas:

a.    BMD dan/atau kekayaan daerah;

b.    aset Badan Usaha Milik Daerah/Desa;

c.    barang yang akan menjadi BMD;

d.    aset Badan Layanan Umum Daerah;

e.    aset lembaga atau badan hukum non swasta lainnya;

f.      aset BUMN atau badan hukum yang di dalamnya terdapat kepemilikan negara;

g.    aset Persero di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan dan aset perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara dan anak perusahaan persero sepanjang disetujui RUPS;

h.    objek penilaian lainnya yang dimohonkan oleh selain kementerian/lembaga,

laporan penilaian

Pengaduan, saran, dan masukan terkait layanan dapat disampaikan melalui:

1.     Saluran Internal

a.  Call Center HALO DJKN 150-991;

b.  Surel        (e-mail):      halodjkn@kemenkeu.go.id

/pengaduan.djkn@kemenkeu.go.id;

c.  Surat: ditujukan ke alamat masing-masing kantor DJKN yang memberikan pelayanan terkait;

d.  Tatap Muka: Area Pelayanan Terpadu (APT) pada masing-masing kantor DJKN;

e.  Kotak pengaduan, saran, dan masukan yang tersedia pada masing-masing Kantor DJKN;

f.    Saluran lainnya yang telah tersedia di masing- masing unit kantor DJKN;

2.     Aplikasi Whistleblowing System (WiSe) yang dikelola Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan: www.wise.kemenkeu.go.id

3.     Aplikasi SP4N-LAPOR! yang dikelola KemenPAN-