1. Masyarakat/Keluarga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
2. Nonaktif BPJS dibawah 6 (enam) Bulan dan belum pernah di Reaktivasi
3. Dokumen Kependudukan (KTP,KK) valid Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

1. Masyarakat/Pemohon melakukan pendaftaran pada petugas pendaftaran/front office bidang Pemberdayaan Sosial.
2. Petugas front office menerima dan mencatat berkas pengaduan kepada Operator SIKS-NG. • Jika Ya, berkas lengkap dilanjutkan kepada Operator Siks NG. • Jika Tidak, berkas tidak lengkap dikembalikan untuk dilengkapi.
3. Operator SIKS-NG memeriksa dan memastikan dalam aplikasi apakah masyarakat masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). • Jika Ya, koordinasi dengan BPJS Kesehatan perihal SK nonaktif kepesertaan; apabila SK non aktif kurang dari 6 (bulan) dan belum pernah di reaktivasi dilanjutkan dibuat/cetak Surat Rekomendasi Reaktivasi. • Jika Tidak, dikembalikan kepada masyarakat dengan memberikan masukkan agar dapat melapor ke Pemerintah Desa/Kelurahan Setempat untuk diusulkan lewat forum Musyawarah Desa/Kelurahan
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial menerima Surat Rekomendasi Reaktivasi, memeriksa dan melakukan verifikasi dan validasi. • Jika Ya, memberikan paraf untuk sedia ditandatangani oleh Kepala Dinas • Jika Tidak, dikembalikan untuk diperbaiki oleh Operator SIKS-NG
5. Kepala Dinas menandatangani Surat Rekomendasi Reaktivasi PBI-JK
6. Operator SIKS-NG memberikan nomor dan membubuhkan stempel pada Surat Rekomendasi Reaktivasi PBI-JK dan diserahkan kepada masyarakat dilanjutkan ke BPJS Kesehatan untuk diaktifkan.

10 Menit

Tidak dipungut biaya

Surat Rekomendasi Reaktivasi PBI-JK