1. Surat pemberitahuan (Lampiran huruf E Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2020)
2. Surat Pemberitahuan pemusatan tempat PPN terutang memuat: a. nama, alamat, dan NPWP Pengusaha Kena Pajak pada Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang dipilih sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang; b. nama dan NPWP Pengusaha Kena Pajak pada Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang akan dipusatkan;
3. Surat pernyataan bahwa administrasi penyerahan dan administrasi keuangan diselenggarakan secara terpusat pada Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang dipilih sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang; Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang dan Tempat PajakPertambahan Nilai Terutang yang akan dipusatkan tidak termasuk tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha yang dikecualikan; Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang secara nyata memiliki kegiatan usaha dan/atau melakukan kegiatan administrasi penyerahan dan administrasi keuangan; (Lampiran huruf B Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nor-nor PER- 1 1 /PJ/2020)
4. Surat kuasa khusus dalam hal pemberitahuan dilakukan oleh kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

1. Pihak Yang Mengajukan Perrnohonan: Pengusaha Kena Pajak yang memiliki lebih dari satu tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang dan memilih 1 (satu) tempat atau lebih sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
2. Cara Pengajuan: Pengusaha Kena Pajak menyampaikan pemberitahuan penambahan dan/atau pengurangan tempat pemusatan PPN terutang secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah dengan tembusan kepada KPP Terdaftar yang wilayah kerjanya meliputi Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
3. Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan: 1. Tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha Pengusaha Kena Pajak yang: a. berada di Kawasan Berikat; b. berada di Kawasan Ekonomi Khusus; c. berada di Kawasan bebas; d. berada di Kawasan berfasilitas lainnya; e. mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor; dan/ atau f. memiliki kegiatan usaha di bidang pengalihan tanah dan/atau bangunan, tidak dapat dipilih sebagai tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang akan dipusatkan. 2. Secara nyata memiliki kegiatan usaha dan/ atau melakukan kegiatan administrasi penyerahan dan administrasi keuangan.

14 Hari

Tidak dipungut biaya

Surat Keputusan

1. Telepon: 1500200

 2. Faksimile: (021) 5251245