1. Memiliki Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga LKS/Orsos;
2. Memiliki Akta notaris yang telah disyahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
3. Memiliki Surat Keterangan Domisili Sekretariat LKS/Orsos dari kelurahan/desa setempat minimal selama 3 (tiga) tahun;
4. Memiliki NPWP milik LKS/Orsos;
5. Memiliki Program dan kegiatan pelayanan di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
6. Memiliki Rekomendasi dari instansi/Dinas Sosial Kota bagi LKS /Orsos yang mengajukan ke tingkat provinsi;
7. Memiliki Rekomendasi dari Forum Panti Kota;
8. Memiliki Struktur Organisasi LKS/Orsos dan susunan kepengurusan LKS/Orsos beserta fotocopy KTP Pengurus (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) dibuktikan dengan SK Kepengurusan.
9. Memiliki Daftar penerima manfaat ;
10. Memiliki Sekretariat tempat penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan dengan papan nama LKS.

1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan Dinas Sosial untuk menyerahkan berkas permohonan;
2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas pada Ruang Pelayanan. a. jika berkas permohonan tidak lengkap dan tidak benar, maka pemohon akan diminta untuk melengkapi; b. jika berkas permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan dilanjutkan ke petugas verifikasi untuk diteliti dan diproses selanjutnya;
3. Pemohon memperoleh Rekomendasi

3 Hari

Tidak dipungut biaya

Penerbitan Rekomendasi Izin Penetapan Terdaftar sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).

Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :

 a. Aplikasi SUPER;

 b. Media Sosial/WA

 c. SP4N-LAPOR dengan link www.lapor.go.id;

 d. Datang langsung ke Dinas Sosial;

 e. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;

 f. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Pemberdayaan Sosial.