1. Pendaftaran dilampiri dengan : a. KTP, dan b. Salinan/Foto copy akte pendirian bagi yang berbadan hukum dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. Pendaftaran diisi data objek dan subjek pajak, dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
3. Water meter disediakan oleh orang pribadi/ pengusaha yang memanfaatkan air permukaan.

1. Melaksanakan pendataan dan penetapan volume pengambilan dan pemanfaatan air permukaan
2. Menerima dan memeriksa data pengambilan dan pemanfaatan air permukaan
3. Menugaskan Kasi pelayanan untuk menindaklanjuti laporan wajib pajak (WP)
4. Menugaskan staf untuk membuat surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Tanda Setoran (STS)
5. Membuat Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Tanda Setoran (STS)
6. Mengoreksi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Tanda Setoran (STS) yang dibuat oleh staf dan meneruskan kepada Ka.UPTD
7. Menandatangani Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Tanda Setoran (STS) yang telah dikoreksi Kasi Pelayanan
8. Menugaskan staf untuk menyerahkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Tanda Setoran (STS) kepada Wajib Pajak sebagai dasar pembayaran di Bank BPD
9. Menyerahkan SKPD dan STS kepada Wajib Pajak
10. Menerima bukti pembayaran pajak pemakaian air permukaan

7 Hari kerja

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Berita acara pemakaian dan pemanfaatan Air Permukaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD., Surat Tanda Setoran (STS).

1. Prosedur dan Mekanisme Pengaduan, masyarakat mengajukan pengaduan yang diterima oleh petugasinformasi dan pengaduan dengan menulis di buku register pengaduan yang memuat identitas dan permasalahan yang dikeluhkan/diadukan. Kemudian petugas memberikan formulir tanda bukti pengaduan yang telah dicantumkan pada waktu yang ditentukan untuk menjawab/menyelesaikan. Selanjutnya petugas informasi dan pengaduan menyampaikan permasalahan pengaduan tersebut pada masing- masing Tupoksi pimpinan sesuai dengan materi pengaduan selambat-lambatnya 14 hari sejak pengaduan diterima petugas, maka penanggung jawab Tupoksi harus sudah memberi jawaban/menyelesaikan komplain yang diajukan melalui sarana komunikasi (media massa, surat menyurat).
2. Sp4n Lapor saat ini Bapenda Prov.Bali sudah terhubung dengan aplikasi www.lapor.go.id, untuk penanganan pengaduan secara online, dimana untuk pengelolaan pengaduan ditangani oleh petugas yang ditunjuk sebagai pejabat penghubung dan admin.