1. Identitas diri: a) Perorangan : Identitas diri yang sah (KTP, Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup; b) Badan Hukum : Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan; c) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/ Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
2. STNK Asli dan BPKB Asli
3. Bukti pembayaran atau keterangan Lunas Pajak
4. Kwitansi pembelian yang bermeterai cukup
5. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan Pelayanan bermotor

1. Pemilik Kendaraan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk digesek dan diperiksa nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 2 lembar.
2. Pemilik kendaraan bermotor mengambil kartu induk dan arsip STNK dan membawa kelengkapannya ke POLDA untuk mendapatkan surat keterangan mutasi keluar.
3. Pemilik kendaraan bermotor membayar PNBP di loket BRI.
4. Pemilik kendaraan bermotor mendata kendaraannya ke bagian pajak progresif untuk menentukan jumlah kepemilikan kendaraan yang dimiliki.
5. Pemilik kendaraan bermotor membayar pajak kendaraan sesuai dengan nominal yang tertera di SPPKB ke loket pembayaran/kasir.
6. Pemilik kendaraan bermotor menerima SKPD di loket penyerahan.
7. Pemilik kendaraan bermotor menerima SKPD di loket penyerahan.

14 Hari kerja

1, Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia: Biaya mutasi keluar Rp. 75.000,-

Catatan : apabila pada saat pendaftaran mutasi keluar masa laku pajak sudah berakhir maka wajib pajak diwajibkan membayar kekurangan pajak.

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 sebagai berikut :

1. Sepeda Motor di bawah 50 cc, mobil ambulans, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran
2. (Rp.3.000,-);
3. Mobil Derek dan sejenisnya sebesar (Rp.23.000);
4. Sepeda Motor, sepeda kumbang dan scooter di atas 50cc sampai 250cc, dan kendaraan bermotor roda 3 (Rp.35.000,-);
5. Sepeda Motor diatas 250 cc (Rp.83.000,-)
6. Pick Up / mobil barang s/d 2.400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan mobil angkutan umum (Rp.143.000,-)
7. Mobil penumpang angkutan umum s/d 1.600 cc (Rp.73.000,-)
8. Bus dan mikrobus angkutan umum serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1.600 cc (Rp.90.000,-)
9. Bus dan microbus bukan angkutan umum (Rp.153.000,-)
10. Truck, mobil tangki, mobil gandeng, mobil barang diatas 2.400 cc, truck container dan sejenisnya (Rp.163.000,-)

3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB):

a.    Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):

·     1% untuk kendaraan bermotor umum;

·     0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah,

·     TNI/Polri;

·     0,2% untuk kendaraan bermotor alatalat

·     berat & alat-alat besar;

b.   Pajak Progresif untuk kendaraan penumpang roda 2 pribadi:

·     1,5% untuk kepemilikan pertama;

·     2% untuk kepemilikan kedua;

·     2,5% untuk kepemilikan ketiga;

·     3% untuk kepemilikan keempat;

·     3,5% untuk kepemilikan kelima;

c.    Pajak Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi:

·     1,75% untuk kepemilikan pertama;

·     3% untuk kepemilikan kedua;

·     4,5% untuk kepemilikan ketiga;

·     5% untuk kepemilikan keempat;

·     7,5% untuk kepemilikan kelima;

d.   Kendaraan Bermotor milik Badan, TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dikenakan tariff Progresif.

e.   Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK).

Surat Keterangan Pengantar Mutasi;, Surat Keterangan Pengganti STNK;, Surat Keterangan Lunas Pajak;, Dokumen Berkas STNK dan BPKB.

1. Kantor bersama Samsat menyediakan loket Informasi dan Pengaduan sebagai sarana penyampaian Informasi Halo Samsat, SMS JT, Info PKB dan SMS Komplain yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun penerima kritik, saran dan pengaduan berupa perbaikan kinerja, peningkatan pelayanan serta aspirasi yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan pelayanan pembayaran PKB / BBNKB, Asuransi Jasa Raharja dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
2. Prosedur dan Mekanisme Pengaduan, masyarakat mengajukan pengaduan yang diterima oleh petugasinformasi dan pengaduan dengan menulis di buku register pengaduan yang memuat identitas dan permasalahan yang dikeluhkan/diadukan. Kemudian petugas memberikan formulir tanda bukti pengaduan yang telah dicantumkan pada waktu yang ditentukan untuk menjawab/menyelesaikan. Selanjutnya petugas informasi dan pengaduan menyampaikan permasalahan pengaduan tersebut pada masing- masing Tupoksi pimpinan sesuai dengan materi pengaduan selambat-lambatnya 14 hari sejak pengaduan diterima petugas, maka penanggung jawab Tupoksi harus sudah memberi jawaban/menyelesaikan komplain yang diajukan melalui sarana komunikasi (media massa, surat menyurat).
3. Sp4n Lapor saat ini Bapenda Prov.Bali sudah terhubung dengan aplikasi www.lapor.go.id, untuk penanganan pengaduan secara online, dimana untuk pengelolaan pengaduan ditangani oleh petugas yang ditunjuk sebagai pejabat penghubung dan admin.