1. Identitas diri: a) Perorangan : Identitas diri yang sah (KTP, Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup; b) Badan Hukum : Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan; c) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/ Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
2. STNK Asli dan BPKB Asli
3. Bukti Pelunasan PKB/BBNKB tahun terakhir
4. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor

1. Pemilik Kendaraan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk digesek dan diperiksa nomor rangka dan nomor mesin masing masing 2 lembar.
2. Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik ke bagian pendaftaran untuk di teliti
3. Pemilik kendaraan bermotor mendata kendaraannya ke bagian pajak progresif untuk menentukan jumlah kepemilikan kendaraan yang dimiliki.
4. Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNBP STNK dan TNKB di loket BRI
5. Pemilik kendaraan bermotor membayar pajak kendaraan sesuai dengan nominal yang tertera di SPPKB ke loket pembayaran/kasir.
6. Pemilik kendaraan bermotor menerima STNK dan SKPD di loket penyerahan
7. Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan bukti STNK dan bukti pembayaran TNKB ke loket cetak TNKB/plat
8. Pemilik kendaraan bermotor menerima Plat

60 Menit

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai berikut:

a) Biaya STNK untuk:

- Roda 2 dan Roda 3 = Rp. 100.000,-

- Roda 4/lebih = Rp. 200.000,-

b) Biaya TNKB untuk:

- Roda 2 dan Roda 3 = Rp. 60.000,-

- Roda 4/lebih = Rp. 100.000,-

c) Biaya STCK = Rp. 25.000,-

d) Biaya BPKB untuk:

- Roda 2 dan Roda 3 = Rp. 225.000,-

- Roda 4/lebih = Rp. 375.000,-

e) Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Luar Daerah untuk:

- Roda 2 dan Roda 3 = Rp. 150.000,-

- Roda 4/lebih = Rp. 250.000,-

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tanggal 16 Juli 2017, sebagaiberikut :

1. Sepeda Motor 50 cc kebawah, mobil ambulance, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran (Rp. 3.000,-)
2. Traktor, bulldozer, Forklift, Mobil Derek, Excavator, Crane dan sejenisnya (Rp. 23.000,-)
3. Sepeda Motor dan scooter, sepeda kumbang dan scooter, di atas 50 cc s/d 250 cc (Rp. 35.000,-)
4. Sepeda Motor, scooter diatas 250 cc (Rp. 83.000,-)
5. Pick Up / mobil barang s/d 2.400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan mobil angkutan umum (Rp. 143.000,-)
6. Mobil penumpang angkutan umum s/d 1.600 cc (Rp. 73.000,-)
7. Bus dan mikrobus angkutan umum serta mobil penumpang angkutan umum lainnya di atas 1.600 cc (Rp. 90.000,-)
8. h) Bus dan microbus bukan angkutan umum (Rp. 153.000,-)
9. Truck, mobil tangki, mobil gandeng, mobil barang diatas 2.400 cc, truck container dan sejenisnya (Rp. 163.000,-)

Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)., Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)., Bukti Pembayaran Lunas PKB /BBNKB dan SWDKLLJ., Sticker Kartu Dana SWDKLLJ.

1. Kantor bersama Samsat menyediakan loket Informasi dan Pengaduan sebagai sarana penyampaian Informasi Halo Samsat, SMS JT, Info PKB dan SMS Komplain yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun penerima kritik, saran dan pengaduan berupa perbaikan kinerja, peningkatan pelayanan serta aspirasi yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan pelayanan pembayaran PKB / BBNKB, Asuransi Jasa Raharja dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
2. Prosedur dan Mekanisme Pengaduan, masyarakat mengajukan pengaduan yang diterima oleh petugasinformasi dan pengaduan dengan menulis di buku register pengaduan yang memuat identitas dan permasalahan yang dikeluhkan/diadukan. Kemudian petugas memberikan formulir tanda bukti pengaduan yang telah dicantumkan pada waktu yang ditentukan untuk menjawab/menyelesaikan. Selanjutnya petugas informasi dan pengaduan menyampaikan permasalahan pengaduan tersebut pada masing- masing Tupoksi pimpinan sesuai dengan materi pengaduan selambat-lambatnya 14 hari sejak pengaduan diterima petugas, maka penanggung jawab Tupoksi harus sudah memberi jawaban/menyelesaikan komplain yang diajukan melalui sarana komunikasi (media massa, surat menyurat).
3. Sp4n Lapor saat ini Bapenda Prov.Bali sudah terhubung dengan aplikasi www.lapor.go.id, untuk penanganan pengaduan secara online, dimana untuk pengelolaan pengaduan ditangani oleh petugas yang ditunjuk sebagai pejabat penghubung dan admin.