1. Surat Permohonan
2. Fotocopy SIUP, Surat Izin Usaha Pelayaran Angkutan Laut (SIUPAL), atau Surat Izin Operasional Khusus (SIOPSUS) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, dengan menunjukkan aslinya
3. Fotocopy grosse akta dengan menunjukkan aslinya, apabila grosse akta sedang dalam jaminan bank, harus melampirkan fotocopy akta hipotik
4. Fotocopy surat ukur internasional, untuk kapal berbendera asing
5. Fotocopy surat tanda kebangsaan kapal, untuk kapal berbendera asing
6. Fotocopy surat penunjukkan keagenan, untuk kapal berbendera asing
7. Surat perjanjian kerjasama pengangkutan antara pengelola dan/atau pemilik kapal pengangkut ikan dengan pembudidaya ikan di sentra budidaya, kecuali kapal pengangkut ikan untuk mengangkut ikan hasil pembudidayaan milik sendiri
8. Data kapal
9. Surat pernyataan bermaterai Kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan pengangkutan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal, unreported, and unregulated fishing)
10. Surat pernyataan bermaterai Tidak mengangkut ikan yang tidak tercantum dalam SIKPI dan barang-barang yang dilarang
11. Surat pernyataan bermaterai Tidak melakukan transhipment di laut untuk kapal berbendera asing
12. Surat pernyataan bermaterai Kesanggupan memasang dan meng-aktifkan transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) dan Closed Circuit Television (CCTV) sebelum kapal melakukan pengangkutan ikan hasil Pembudidayaan Ikan
13. Surat pernyataan bermaterai Kesanggupan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang system dan sertifikasi hak asasi manusia (HAM) pada usaha perikanan dan memiliki sertifikasi awak kapal perikanan
14. Surat pernyataan bermaterai Kebenaran data dan informasi yang disampaikan
15. Fotocopy NPWP
16. Fotocopy SPT pajak 2 (dua) tahun terakhir
17. Syarat Khusus Untuk usaha pengangkutan ikan di dalam negeri, berupa daftar nama rencana pelabuhan muat/singgah dan rencana pelabuhan tujuan
18. Syarat Khusus Untuk kapal pengangkut ikan tujuan ekspor, berupa: Foto nahkoda ukuran 4x6 cm berwarna sebanyak 2 (dua) lembar dan daftar Anak Buah Kapal (ABK)
19. Bukti setor membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
20. Hasil pemeriksaan menunjukan adanya kesesuaian antara fisik dan dokumen kapal

1. Pemohon mengajukan Permohonan Pertimbangan teknis izin Kapal Pengangkut Ikan Hasil Pembudidayaan Ikan dan kelengkapan dokumennya kepada kepala Dinas kelautan dan Perikanan
2. Pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan dilakukan pada saat permohonan SIKPI, perubahan spesifikasi kapal, perpanjangan tahun kedua, atau setelah perbaikan/ docking dari luar negeri
3. Pertimbangan teknis SIKPI diterbitkan selama 3 (tiga) hari kerja, jika dokumen persyaratan lengkap dan benar pada unit teknis

sejak dokumendinyatakan lengkap

Tidak dipungut biaya

Pertimbangan teknis izin kapal pengangkutan hasil budidaya ikan

Website: dkp@kaltaraprov.go.id

Email: dkp.kaltara@gmail.com