1. Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP ditandatangani oleh Direksi diatas materai Rp10.000,00
2. Mengajukan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam hal terjadi pemutakhiran data
3. Daftar Pemilik manfaat akhir (beneficial ownership) dari Badan Usaha, Koperasi atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data
4. Melampirkan Fotokopi akta pendirian dan/atau akta perubahan badan usaha beserta pengesahan dari instansi berwenang (Kemenkumham), dan memuat informasi : Susunan Direksi/Pengurus, Daftar pemegang saham
5. Melampirkan Data digital dokumen permohonan secara lengkap dari Persyaratan WIUP dan IUP Eksplorasi (sesuai pengajuan permohonan)
6. Melampirkan Peta usulan WIUP tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional
7. Melampirkan SK IUP Eksplorasi yang diterbitkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
8. Melampirkan Laporan lengkap tahap kegiatan Eksplorasi
9. Melampikan Laporan studi kelayakan yang telah disetujui oleh Gubernur
10. Melampikan Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
11. MElampikan Dokumen rencana Reklamasi dan
12. Melampikan Rencana Pascatambang
13. Melampikan Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah di audit oleh akuntan publik
14. Melampirkan Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
15. Melampikan Bukti pelunasan iuran tetap tahap kegiatan Eksplorasi tahun terakhir
16. Melampikan Data digital dokumen permohonan secara lengkap dari Persyaratan WIUP dan IUP Eksplorasi (sesuai pengajuan permohonan)
17. UNTUK PERPANJANGAN :
18. a. Melampirkan Peta dan batas Koordinat Wlayah
19. b. Melampirkan Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir
20. c. Melampirkan Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
21. d. Melampikan Laporan akhir kegiatan Operasi Produksi
22. e. Melampikan Laporan pelaksanaan pengelolaan
23. F. Melampirkan Lingkungan dan Reklamasi
24. g. Melampirkan Rencana kerja selama masa perpanjangan
25. h. Melampirkan Neraca sumber daya dan cadangan
26. i. Semua berkas diserahkan dalam 2 (dua) rangkap dan Menggunakan surat Aslinya

1. Pemohon diwajibkan untuk menggunakan masker, melakukan pengecekan suhu badan oleh security, dan mencuci tangan sebelum masuk ruangan
2. pemohon diwajibkan untuk menjaga jarak dengan pemohon lainnya
3. Petugas Front Office memberikan informasi dan penjelasan terkait perizinan dan nonperizinan yang diminta oleh pemohon
4. Pemohon menyerahkan berkas permohonan perizinan/nonperizinan kepada Petugas Front Office
5. Petugas Front Office menerima berkas permohonan Serta memeriksa kelengkapan persyaratan dengan menggunakan checklist. Apabila berkas tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon, apabila berkas lengkap maka berkas diteruskan ke Pemroses Perizinan/ Nonperizinan dan pemohon diberikan tanda terima berkas;
6. DPMPTSP memproses Perizinan/ Nonperizinan
7. DPMPTSP (Petugas Front Office) menyerahkan Surat Izin/Non Izin atau Surat Penolakan Permohonan Perizinan/Nonperizinan kepada pemohon
8. Pemohon menerima Surat Izin/ Non Izin atau Surat Penolakan Permohonan Perizinan/Nonperizinan dan menandatangani tanda terima berkas

Maksimal 44 (empat puluh empat) hari kerja sejak permohonan dilampiri   berkas   persyaratan   diterima dengan  benar dan lengkap

Tidak dipungut biaya

SK Kepala DPMPTSPePersetujuan Izin Usaha Mineral Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Bukan Logam

a.Langsung dengan mengisi Form;

 b.Website: http://dpmptsp.kalselprov.go.id;

 c.Email: set@dpmptsp.kalselprov.go.id

 d.Telepon: (0511) 6749344;

 e.Faximili: (0511) 6749344;

 f. WhatsApp: 08115163367