1. 1. Kartu Identitas Diri/KTP/ Surat tugas dari perangkat daerah kepada personil yang ditunjuk untuk berkonsultasi
2. 2. Mengisi Form aduan/ permohonan konsultasi;
3. 3. File bukti pendukung permasalahan pelanggaran Perda/Perkada (apabila ada).

1. 1. Masyarakat yang ingin konsultasi mengenai pelanggaran Perda/Perkada datang ke Kantor Satpol PP menemui Administrator ULP Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
2. 2. Masyarakat yang datang untuk berkonsultasi mengisi buku tamu;
3. 3. Petugas ULP menerima dan memeriksa berkas persyaratan;
4. 4. Petugas ULP mengarahkan masyarakat yang ingin berkonsultasi mengenai permasalahan pelanggaran Perda/Perkada kepada pejabat yang ditunjuk;
5. 5. Pejabat yang ditunjuk mengonfirmasi perihal pelanggaran Perda/Perkada yang terjadi dan meminta bukti-bukti pendukung untuk bisa dipelajari dan ditelaah solusi pemecahan masalahnya
6. 6. Setelah dilakukan konsultasi, masyarakat menunggu perkembangan permasalahan dan penyelesaiannya.

60 Menit

Tidak dipungut biaya

Aduan/Konsultasi Pelanggaran Perda/ Perkada

a. ULAS

b. Telepon (0271) 656623

c. Whatapps : 08175010866 (Text Only)

d. Kunjungan Langsung

e. SP4N LAPOR

 f. Lapor Mas Wali