1. Latar Belakang Permohonan
2. Tujuan Penilaian
3. Deskripsi Objek Penilaian tanah dan/atau bangunan meliputi lokasi dan alamat objek, jumlah, dan luas bidang tanah dan/ atau bangunan untuk objek Penilaian berupa tanah dan/ atau bangunan
4. Fotokopi Dokumen kepemilikan
5. Fotokopi dokumen penatausahaan barang

1. Verifikasi dokumen permohonan penilaian terkait kewenangan, ketersediaan tenaga penilai dan Pembiayaan, serta penerbitan Surat Keputusan (SK) Penilai Pemerintah Perorangan/ Tim Penila
2. Identifikasi permohonan penilaian berdasarkan jumlah objek yang diusulkan
3. Penerbitan Surat Tugas (ST) Penilai Pemerintah Perorangan/ Tim Penilai, dan penerbitan naskah dinas penyampaian jadwal pengumpulan data dan informasi (survei lapangan/ tanpa survei lapangan
4. Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi (sejak tanggal naskah dinas penyampaian jadwal pengumpulan data dan informasi sampai dengan dimulainya pengumpulan data dan informasi)
5. Pengumpulan data dan informasi
6. Penyusunan laporan penilaian sesuai jumlah objek penilaian
7. Kendali Mutu Laporan Penilaian (Pemaparan Konsep Laporan Penilaian/ Routing Slip)

17 Hari kerja

Tidak dipungut biaya

laporan penilaian

Jika menemukan adanya dugaan tindakan koruptif, pelanggaran disiplin dan/atau kode etik oleh Pegawai Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau bisa laporkan pada salah satu saluran yang kami sediakan:

1. www.lapor.go.id
2. www.wise.kemenkeu.go.id
3. www.djkn.kemenkeu.go.id/idcc
4. Email: aduan.kanwildjkn3@kemenkeu.go.id
5. WA pengaduan : 0811 6900 030
6. Area Pelayanan Terpadu Kanwil DJKN Riau, Sumbar, dan Kepri