1. Surat Permohonan Permintaan Keuangan
2. SPP - UP

1. Bendahara Pengeluaran Pembantu menyampaikan Surat Permohonan Uang Persediaan
2. Bendahara Pengeluaran membuat Rekapan Permintaan Uang Persediaan serta SPP - UP dokumen lainnya serta menandatangani SPP - UP dan Meregister SPP
3. Verifikator dan PPK meneliti kelengkapan dokumen SPP - UP dan kesesuaiannya dengan DPA, dengan rincian kelengkapan : 1. Surat Pengantar SPP - UP 2. Ringkasan SPP - UP 3. Salinan SPD 4. Draft Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh PA/KPA yang menyatakan bahwa uang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persedian saat Pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD
4. Jika SPP - UP dinyatakan tidak lengkap PPK Dinas akan menerbitkan Surat Penolakan Penerbitan SPM
5. Surat Penolakan SPM paling lambat 1 hari kerja sejak SSP -UP diterima
6. Penerbitan SPM - UP
7. Verifikator Meneliti kelengkapan SPM - UP dan mencatat dalam kartu control SPM dan Register SPM
8. PPK memberikan Paraf Pengesahan SPM - UP
9. Mengarsipkan Dokumen SPM - UP
10. Mencatat Dokumen SPM - UP dalam Buku Pengambilan Dokumen selanjutnya diteruskan ke BPKAD untuk penerbitan SP2D - UP

2 Hari kerja

Tidak dipungut biaya

Surat Permintaan Membayar - Uang Persediaan

Dapat disampaikan secara Langsung Ke Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset