1. Kertas Kerja Perhitungan Data Potensi dan PNBP : a. Data Jumlah IUP (Izin Usaha) Pertambangan b. Data IUPH / IPKH c. Data Wajib Pajak Orang Pribadi
2. Penyampaian data kertas kerja perhitungan data potensi atas permintaan Kementerian ESDM RI 60 Hari sebelum pembahasan di DPRI dibahas bersama kementerian terkait dan Daerah penghasil a. menghadiri undangan perhitungan penetapan daerah penghasil di Kementerian ESDM RI b. membawa dokumen terkait hasil pembahasan di Daerah c. Mengawal hasil perhitungan rencana usulan DBH sesuai PMK No. 139/PMK-07/2019 tentang pengelolaan DBH, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus

1. Badan penda[atan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Sub Bidang DBH Pusat bersama Dinas ESDM mengawal data produksi dan kewajiban pemegang IUP melalui Rekonsiliasi Data dan Kegiatan Lifting pada Kementerian teknis tekait DBH Pajak dan DBH PNBP
2. Mengawal Hasil Perhitungan rekonsiliasi dan kegiatan Lifting ke DJPK untuk mendapatakan bagian Daerah sesuainPeraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
3. Mengawal Bagian Daerah sesuai porsi secara By ORIGIN Kepada Daerah Penghasil dan BASE ON ACTUAL REVENUE kebijakan penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan
4. Melaksanakan Rekonsiliasi data penyaluran dengan BPKAD atas penyaluran DBH Pajak dan DBH PNBP

Penyampaian Usulan Kertas Kerja Perhitungan Hasil Rekonsiliasi Data 1 (Satu) Hari berada di pengelola

Tidak dipungut biaya

Kertas Kerja hasil perhitungan bersama, melalui hasil rekonsiliasi mendapatkan bagian daerah diusulkan oleh Kementerian ESDM RI kepada Kementerian Keuangan melalui DJPK RI untuk dibagi hasilkan kepada Daerah

1. Dapat disampaikan secara langsung pada acara Rekonsiliasi / Lifting atau media chiting info pelayanan

2. e-Mail : Bapenda@Sultengprov.go.id

3. Hp / Wa