1. Surat Usulan Pengesahan revisi DIPA Petikan/DIPA BLU Petikan,
2. Copy DIPA Petikan/DIPA BLU Petikan terakhir
3. Matrik semula menjadi
4. Arsip Data Komputer (ADK) RKA-K/L DIPA revisi
5. Konsep revisi DIPA Petikan /DIPA BLU Petikan
6. Dokumen pendukung persetujuan eselon 1 yang dipersyaratkan sesuai peraturan

1. Petugas kanwil menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen serta ADK usulan revisi anggaran yang disampaikan oleh Satker
2. Melakukan upload ADK dari satker ke aplikasi Satu DJA kemudian dilakukan restore ke Custom Web SPAN dan/atau prosedur teknis lainnya sesuai ketentuan dalam rangka melakukan proses validasi
3. Secara hierarkis membuat Surat Pengesahan Revisi DIPA Petikan, Nota Pertimbangan dan Verval Revisi DIPA Petikan
4. Kepala Kanwil menyetujui/menolak usulan revisi dari Satker

1 (Satu) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima secara lengkap dan benar yang dibuktikan dengan notifikasi dari sistem  telah tercetak

Tidak dipungut biaya

Revisi DIPA Petikan/DIPA BLU Petikan, 2 Surat Pengesahan Revisi DIPA Petikan/DIPA BLU Petikan atau 3. Surat penolakan/pengembalian usulan Revisi DIPA Petikan/DIPA BLU Petikan atau by sistem melalui Aplikasi Satu DJA

1. Kotak saran/kotak pengaduan yang tersedia di ruang layanan  

2. Sarana pengaduan layanan online:

a. Whistleblowing System Kemenkeu, https://www.wise.kemenkeu.go.id/ 

b. Sistem Informasi Pengaduan DJPb Sistem Informasi Pengaduan DJPb, https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id/ 

c. Manajemen Informasi Layanan Pengaduan Kanwil DJPb Prov. Maluku Utara, email pengaduan: kanwil28bidangskki@gmail.com, whatsapp 0811-4333-397

3. Tatap muka secara langsung. 

Penanganan pengaduan dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Pengaduan yang berlaku.