1. 1.Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP
2. 2. Surat Rekomendasi Bupati/ Walikota;
3. 3. fotokopi KTP/SIM yang berlaku
4. 4. Fotokopi akte pendirian badan usaha/ badan hukum
5. 5. Ftokopi pembayaran pajak terakhir;
6. 6 Rekomendasi BLH Kabupaten/Kota dengan dilengkapi hasil analisa kualitas air/ air limbah 3 bulan terakhir
7. 7. Data pemakaian air/ debit yang diperlukan 3 bulan terakhir;
8. 8. Peta situasi/denah instalasi air dan limbah;
9. 9. hasil musyawarah pertemuan dengan masyarakat setempat
10. 10. surat kuasa bermaterai Rp10.000,00 untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan
11. 11. Fotokopi keikutsertaan BPJS

1. 1. Pemohon meminta informasi tentang perizinan dan nonperizinan kepada Petugas Front Office;
2. 2. Petugas Front Office memberikan informasi dan penjelasan terkait perizinan dan nonperizinan yang diminta oleh pemohon;
3. 3. Pemohon menyerahkan berkas permohonan perizinan/ nonperizinan kepada Petugas Front Office;
4. 4. Petugas Front Office menerima berkas permohonan serta memeriksa kelengkapan persyaratan dengan menggunakan checklist. Apabila berkas tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon, apabila berkas lengkap maka berkas diteruskan ke Pemroses Perizinan/ Nonperizinan dan pemohon diberikan tanda terima berkas;
5. 5. DPMPTSP memproses Perizinan/ Nonperizinan;
6. 6 DPMPTSP (Petugas Front Office) menyerahkan Surat Izin/ Non Izin atau Surat Penolakan Perizinan/ Nonperizinan kepada pemohon
7. 7. Pemohon menerima Surat Izin/ Non Izin atau Surat Penolakan Permohonan Perizinan/ Nonperizinan dan menandatangani tanda terima berkas.

Tidak dipungut biaya

SK Kepala DPMPTSP tentang Izin Pemanfaatan Air Permukaan (SIPA) pada wilayah Sungai yang menjadi Kewenangan Provinsi