1. Anak/Anak Binaan yang memenuhi syarat mengikuti kegiatan pembinaan tahap awal
2. Anak Binaan yang memenuhi syarat mengikuti kegiatan pembinaan tahap lanjutan pertama (pembinaan dalam LPKA)
3. Anak Binaan yang telah memenuhi syarat mengikuti kegiatan pembinaan tahap lanjutan kedua (tahap Asimilasi)
4. Anak Binaan yang telah memenuhi syarat mengikuti kegiatan pembinaan tahap akhir (tahap Integrasi)

1. Petugas pembinaan melaksanakan/membuat program pembinaan kerohanian sesuai dengan agama yang dianut oleh Anak/Anak Binaan
2. Setelah ditentukan program pembinaan yang sesuai maka membuat rencana kerja sama dengan stakeholder seperti MUI Kabupaten/Kota, Yayasan Keagamaan (Baznas, Dompet Dhuafa, Pesantren, Yayasan yang dikelola oleh Gereja, dll) Kantor Agama setempat, Instansi Negeri maupun swasta
3. Membuat perjanjian kerja sama/MoU dengan stake holder
4. Melaksanakan Pre test untuk mengetahui tingkat pengetahuan keagamaan narapidana
5. Menentukan kelas atau kelompok belajar berdasarkan hasil Pre test
6. Anak/Anak Binaan melakukan absensi secara manual atau menggunakan finger scan yang terkoneksi dengan SDP Pembinaan
7. Anak Binaan dikumpulkan oleh Petugas pembinaan pada tempat yang disediakan untuk kegiatan bimbingan rohani di LPKA;
8. Anak/Anak Binaan menerima bimbingan rohani sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing
9. Pencatatan hasil pembinaan Kesadaran Beragama

-

Tidak dipungut biaya

Ibadah Harian, Ibadah Mingguan, Perayaan Hari Besar Keagamaan

• Adanya sarpras pengduan yang ditempel melalui banner dengan mencantumkan alamat web atau nomor telepon atau sms yang bisa dihubungi, atau media telekomunkasi lainnya, kotak pengaduan;
• Setelah pengaduan masuk maka pengelola akan mengklasifikasikan jenis aduan untuk mencari solusi yang tepat dalam mengelola aduan tersebut;
• Melaporkan setiap aduan kepada Kepala dan memberikan alternatif penanganan aduan tersebut;
• Membuat laporan penanganan aduan kepada Kantor Wilayah;
  
• Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala LPKA Kelas II Ambon;
• Kepala LPKA Kelas II Ambon menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
• Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.