1. Bukti setoran modal sendiri pada KSPPS Primer berupa rekening tabungan atas nama koperasi pada bank syariah; - Foto buku rekening
2. Memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan rekomendasi Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi/Kabupaten/Kota setempat atau yang bersertifikat pendidikan dan pelatihan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI); - SK penetapan Dewan Pengawas - Surat rekomendasi Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi/Kabupaten/Kota setempat atau Sertifikasi pendidikan dan pelatihan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) atas nama Dewan Pengawas Syariah (DPS)
3. Rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia;
4. Administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada KSPPS Primer; - Neraca koperasi - Buku RAT bagi Koperasi yang telah berproses sebelum ketentuan PP Nomor 5 Tahun 2021 atau Laporan Keuangan terakhir bagi Koperasi yang belum melaksanakan RAT - Buku daftar anggota - Buku simpanan pokok - Buku simpanan wajib - Format administrasi pembukuan Koperasi lainnya
5. Daftar nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan/atau calon pengelola;
6. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja; dan Foto kantor, papan nama dan sarana kerja Daftar sarana kerja
7. Surat Pernyataan mengenai informasi Beneficial Ownership (Pemilik Manfaat) di koperasi (Form 1).

1. Pemohon masuk dalam laman OSS RBA (oss.go.id) kemudian klik tombol MASUK
2. Pemohon Masukkan username dan password beserta CAPTCHA, lalu klik tombol MASUK Setelah Masuk pada menu beranda, pemohon klik menu Perizinan Berusaha dan pilih Pemenuhan Persyaratan
3. Pemohon memilih KBLI dan lokasi usaha yang akan dilakukan pemenuhan persyaratannya kemudian mengeklik proses pemenuhan sertifikat standar/ izin. Sistem akan menampilkan persyaratan yang harus di upload oleh pemohon
4. 4. Pemohon mengupload persyaratan Perizinan Berusaha pada sistem OSS Klik Tombol Lanjut Pemenuhan Persyaratan akan secara otomatis terkirim ke OPD Teknis 4. Pemohon mengupload persyaratan Perizinan Berusaha pada sistem OSS Klik Tombol Lanjut Pemenuhan Persyaratan akan secara otomatis terkirim ke OPD Teknis 4. Pemohon mengupload persyaratan Perizinan Berusaha pada sistem OSS Klik Tombol Lanjut Pemenuhan Persyaratan akan secara otomatis terkirim ke OPD Teknis 4. Pemohon mengupload persyaratan Perizinan Berusaha pada sistem OSS Klik Tombol Lanjut Pemenuhan Persyaratan akan secara otomatis terkirim ke OPD Teknis 4. Pemohon mengupload persyaratan Perizinan Berusaha pada sistem OSS Klik Tombol Lanjut Pemenuhan Persyaratan akan secara otomatis terkirim ke OPD Teknis Pemohon mengupload persyaratan Perizinan Berusaha pada sistem OSS Klik Tombol Lanjut Pemenuhan Persyaratan akan secara otomatis terkirim ke OPD Teknis
5. OPD Teknis menerima Pemenuhan persyaratan yang telah di upload oleh pemohon
6. Perangkat daerah teknis penyelenggara perizinan melakukan verifikasi dan validasi data permohonan perizinan serta melakukan kunjungan/ survey lapangan, kemudian perangkat daerah teknis penyelenggara perizinan akan : 1. Dalam hal perangkat daerah penyelenggara perizinan menyetujui akan diterbitkan rekomendasi teknis/ berita acara teknis persetujuan dan menguploadkan ke sistem OSS 2. Dalam hal terdapat kekurangan berkas persyaratan perizinan perangkat daerah teknis menyampaikan informasi kekurangan berkas pada saat kunjungan/ survey lapangan kepada pemohon dan mengembalikan permohonan pemenuhan persyaratan melalui sistem OSS Catatan : Perbaikan dokumen perizinan disampaikan melalui sistem / Lembaga OSS, dan kemudian akan diverifikasi dan validasi langsung oleh perangkat daerah teknis penyelenggara perizinan
7. DPMPTSP / Kepala Bidang Perizinan menerima rekomendasi teknis / berita acara teknis dari perangkat daerah teknis penyelenggara perizinan dan membuat lampiran dari Sertifikat Standar / Izin
8. DPMPTSP / Kepala Bidang melakukan Persetujuan dan mengupload lampiran pada sistem OSS
9. Kepala DPMPTSP melakukan Persetujuan pada sistem OSS
10. Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar / Izin yang telah terverifikasi

3 Hari

Tidak dipungut biaya

Izin