1. Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang sudah dicatatkan di Kelurahan
2. Surat Keterangan Penguasaan tanah yang telah ditandatangani Lurah
3. Surat Keterangan (PM 1) yang telah ditandatangani Lurah
4. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW yang menyebutkan lokasi tanah
5. FC KTP terbaru Pemohon atau KTP Kuasa jika dikuasakan
6. FC KK terbaru Pemohon
7. FC pelunasan PBB dari UPPRD (tidak ada tunggakan)
8. Surat Riwayat Kepemilikan Tanah (asal usul)
9. Surat pernyataan Ahli Waris jika tanah merupakan warisan
10. Asli dan FC Akta Jual Beli (AJB)/Surat Hibah
11. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diketahui oleh RT, RW dan Saksi (disertai dengan melampirkan FC KTP saksi)
12. FC Surat Keterangan Tanah dari BPN
13. Berita Acara Peninjauan Lapangan

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan(PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP)
3. Petugas menerima berkas (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (Kelurahan)
5. Petugas memproses penandatanganan surat pengantar Peningkatan Hak Atas Tanah eks kota praja (Kelurahan)
6. Pemohon menerima surat Pengantar Peningkatan Hak Atas Tanah Eks Kota Praja (PTSP)

7 Hari kerja

Tidak dipungut biaya

1. Surat Keterangan Penguasaan Tanah 2. Pencatatan Surat Pernyataan Tidak Sengketa 3. Surat Keterangan (PM1) Permohonan Rekomendasi Hak Atas Tanah Eks Kota Praja