1. Surat Pengantar dari Sekolah/Satlakdikcam
2. Surat Keterangan Hukuman Disiplin
3. Surat Keterangan Tindak Pidana
4. FC SK CPNS 80% (legalisir)
5. FC SK PNS 100% (legalisir)
6. FC SK Pangkat Terakhir (legalisir)
7. FC SKP 2 Tahun terakhir (legalisir)
8. FC Karpeg (legalisir)
9. FC KTP (legalisir)
10. FC Kartu Keluarga (legalisir)
11. FC Akta Nikah (legalisir)
12. FC Akta Anak (sesuai yang tertera di KK)
13. Akta Kematian/Surat Keterangan Kematian

1. Pemohon/Satuan Pendidikan menyerahkan surat pengantar dan berkas persyaratan lengkap ke loket surat masuk
2. Petugas menerima, mencatat, memberi lembar disposisi dan menyerahkan ke Kasudin (subbag TU)
3. Kasudin memeriksa surat dan disposisi ke Seksi PTK, Kasi PTK memeriksa dan disposisi ke petugas
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (Seksi PTK)
5. Petugas memproses pembuatan surat usulan (surat pengantar, surat keterangan hukdis dan pidana), (Seksi PTK)
6. Petugas memproses Penandatanganan surat usulan (surat pengantar, surat keterangan hukdis dan pidana), (Seksi PTK, Subbag TU, Kasudin)
7. Pencatatan surat keluar, Penomoran surat/tanggal surat, mengarsipkan surat (Subbag TU, Seksi PTK)
8. Pemohon/Satuan Pendidikan menerima surat usulan (surat pengantar, surat keterangan hukdis dan pidana)

1 Hari

Tidak dipungut biaya

Surat pengantar usulan Pensiun Punah, surat keterangan hukdis dan pidana