1. A. Reklamasi
2. Persetujuan Lingkungan yang disertai dokumen lingkungan untuk: a. kegiatan reklamasi; dan b. kegiatan pengambilan sumber material reklamasi
3. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atau sejenisnya sesuai ketentuan perundang-undangan dari penyedia material reklamasi atau surat perjanjian antara Pelaku Usaha dan penyedia material yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kesanggupan menyediakan sumber material
4. Dokumen rencana induk reklamasi yang memuat: a. peta rencana lokasi reklamasi (termasuk rencana di masa yang akan datang jika ada) yang dipadukan dengan batas sempadan pantai sesuai ketentuan perundang undangan; b. rencana pemanfaatan lahan hasil reklamasi; c. struktur organisasi pemohon; d. struktur organisasi pelaksana reklamasi; dan e. rencana waktu pelaksanaan reklamasi
5. Dokumen studi kelayakan yang memuat: a. strategi pelaksanaan usaha memberikan gambaran tentang rencana usaha dan metode dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan terutama metode pelaksanaan reklamasi b. kelayakan ekonomi-finansial kegiatan usaha untuk reklamasi dan pemanfaatan di atasnya terdiri atas: (1) rasio manfaat dan biaya [(benefit cost ratio (B/C-R)] (2) nilai bersih perolehan sekarang [(net present value (NPV)] (3) tingkat bunga pengembalian [(internal rate of return (IRR)] (4) jangka waktu pengembalian investasi [(return of investment (ROI)
6. Dokumen Rancangan Detail Reklamasi yang memuat: a. jadwal, tahapan dan metode reklamasi yang digunakan; b. jumlah, jenis dan kapasitas peralatan utama pelaksanaan reklamasi (alat konstruksi dan alat monitoring tanah); c. lokasi penempatan alat pemantau kualitas lingkungan hidup; d. lokasi penempatan material (jika menggunakan penampungan di darat); e. lokasi penempatan pompa air (jika menggunakan pompa); f. jenis titik kontrol veritikal dan titik kontrol horizontal yang digunakan; g. rencana penempatan rambu laut; h. gambar teknik konstruksi (denah potongan melintang dan memanjang); i. gambar rencana infrastruktur yang telah memuat ruang terbuka hijau sesuai ketentuan perundangundangan, gambar rangcang jalan, gambar rancang mekanik, gambar rancang elektrik, gambar rancang pengolahan limbah dan gambar rancang drainase
7. Jumlah dan jenis material urugan beserta hasil laboratorium analisa hasil ayakan, volumetrik dan gravimetrik material
8. Hasil laboratorium penyelidikan tanah
9. Data hidro oseanografi
10. Peta topometri yang dipadukan dengan peta batimetri dengan interval kontur topometri sebesar 0,5 (nol koma lima) meter
11. Perhitungan stabilitasi timbunan hasil reklamasi
12. Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan apabila lokasi reklamasi berhimpitan dengan daratan
13. Pernyataan kesanggupan untuk menjaga dan menjamin keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat
14. Melakukan pembayaran PNBP
15. B. Reklamasi yang telah dilaksanakan namun belum memiliki izin :
16. Dokumen kajian evaluasi teknis lahan reklamasi terdiri atas: a. peta citra satelit periode waktu tahunan atau peta yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang menunjukkan waktu pelaksanaan reklamasi; b. peta pemanfaatan lahan reklamasi dan fasilitas di atasnya; c. surat pernyataan dukungan dari masyarakat di sekitar lahan reklamasi; d. rencana pengembangan pemanfaatan lahan reklamasi; dan e. pendapatan bersih hasil pengusahaan di atas lahan reklamasi
17. Pernyataan kesanggupan untuk menjaga dan menjamin keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat paling sedikit memuat kesediaan untuk menjaga danmemperhatikan: a. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat; b. keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil; c. akses kepada masyarakat menuju pantai; d. mata pencaharian penduduk sebagai nelayan, pembudidaya ikan, dan usaha kelautan dan perikanan lainnya; e. kompensasi/ganti kerugian kepada masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi; f. jaminan merelokasi permukiman bagi masyarakat yang berada pada lokasi reklamasi; dan g. pemberdayaan masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi
18. Melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak

1. A. Reklamasi
2. Pemerintah/Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran melalui PTSP Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Menyampaikan permohonan Izin Pelaksanaan Reklamasi beserta komitmen sesuai persyaratan yang diperlukan melalui PTSP Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Proses Verifikasi Administrasi dan Teknis
5. Melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) setelah menerima Surat Perintah Setor
6. Menerima Izin setelah tahapan verifikasi pembayaran PNBP dilaksanakan dan izin disetujui untuk diterbitkan
7. B. Reklamasi yang telah dilaksanakan namun belum memiliki izin
8. Pemerintah/Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran melalui PTSP Kementerian Kelautan dan Perikanan
9. Menyampaikan permohonan Izin Pelaksanaan Reklamasi beserta komitmen sesuai persyaratan yang diperlukan melalui PTSP Kementerian Kelautan dan Perikanan
10. Proses Verifikasi Administrasi dan Teknis
11. Melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) setelah menerima Surat Perintah Setor
12. Menerima Izin setelah tahapan verifikasi pembayaran PNBP dilaksanakan dan izin disetujui untuk diterbitkan
13. Melakukan pembayaran PNBP lainnya berupa kontribusi penggunaan lahan hasil reklamasi berdasarkan nilai lahan hasil reklamasi

17 Hari kerja

Izin Pelaksanaan Reklamasi