1. 1. Identitas. a. Perorangan : - Jati diri Wajib Pajak /e-KTP (melampirkan KK Asli jika KTP tidak jelas/buram). - Jika berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup. b. Badan Hukum : - Nomor Induk Berusaha (NIB) - Nomor Pokok Wajib Pajak - Surat Kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum yang bersangkutan - KTP asli yang dikuasakan. c. Instansi Pemerintah termasuk BUMN dan BUMD : - Surat Kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat instansi pemerintah dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap instansi yang bersangkutan; dan - Melampirkan fotokopi KTP yang diberi kuasa.
2. 2. Tanda bukti penerimaan penyerahan BPKB dan STNK dari unit pelaksana regident asal.
3. 3. Tindasan surat pengantar mutasi.
4. 4. Resi DPWKP (hanya untuk Angkutan Penumpang Umum)
5. 5. a.Kwitansi pembelian bermaterai cukup bagi pemindahtanganan karena jual beli; b.Risalah lelang Ranmor dan/atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bagi pemindahtanganan karena lelang; c.Akta hibah yang ditandatangani oleh pemberi hibah dan/atau para ahli waris bagi pemindahtanganan karena hibah; d.Akte penyertaan bagi pemindahtanganan karena penyertaan Ranmor sebagai modal; e.Akte penggabungan bagi pemindahtanganan karena penggabungan perusahaan berbadan hukum; atau f.Surat Keterangan kematian dan persetujuan para ahli waris atau akte notaris bagi pemindahtanganan karena warisan;
6. 6. Bukti Hasil Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor.

1. Cek fisik Kendaraan bermotor di Loket Cek Fisik.
2. Melakukan pendaftaran mutasi pada loket pendaftaran mutasi BPKB.
3. Penyerahan tanda bukti pendaftaran dari BPKB pada loket pendaftaran fiskal.
4. Penyerahan berkas di Loket Pendaftaran dan Penetapan.
5. Pembayaran biaya di Loket Pembayaran.
6. Pengambilan SKPD di Loket PenyerahanSKPD
7. Pengambilan Surat Keterangan Fiskal di Loket Penyerahan Surat Keterangan Fiskal

waktu  pelayanan :

1. senin-kamis : 08.00 s.d 14.00 wib

2. jumat : 08.00 s.d 11.00 wib

3. sabtu :08.00 s.d 12.00 wib

Lama pelayanan SKPD : 15 menit

Lama pelayanan Surat Keterangan Fiskal : 1 Minggu

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
2. Peraturan Gubernur Nomor 8 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balek Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)
3. Peraturan Gubernur Nomor 23 tahun 2019 tentang Nilai Jual Ubah bentuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelumnya Tahun 2019
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Idonesia Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan lalu Lintas Jalan.

1. SKPD/TBPKP. 2. Stiker/ tanda tangan dan Stempel pengesahan. 3. Stiker Kartu Dana Jasa Raharja.

1. Loket Informasi dan Pengaduan
2. Kotak saran
3. Website : www.badanpendapatan.riau.go.id/helpdesk
4. Email : bapenda@riau.go.id