1. 1. Pelaku Usaha Perorangan : a. Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid). b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir. c. e-mail d. Nomor handphone aktif
2. 2. Pelaku Usaha Badan Usaha : a. Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur). b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir. c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir. d. Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan. e. Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia. f. e-mail badan usaha.
3. 3. Ruang Lingkup Mikro dan Kecil dalam satu wilayah kabupaten pandeglang: a. Skala mikro dan kecil. b. Tingkat Rendah c. Perizinan Berusaha : NIB d. Persyaratan Perizinan Berusaha Tidak ada. e. Jangka waktu Pemenuhan persyaratan tidak ada. f. Kewajiban perizinan berusaha) : 1. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional; 2. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; 3. Memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib).
4. 4. Ruang lingkup Usaha Menengah dalam satu wilayah kabupaten pandeglang: a. Skala Usaha kecil. b. Tingkat Risiko Menengah Rendah c. Perizinanan Berusaha : Sertifikat Standar d. Persyaratan Perizinan Berusaha Tidak ada. e. Kewajiban perizinan berusaha 1. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan; 2. Mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan; 3. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional; 4. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; 5. Memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib).

1. 1. Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id
2. 2. Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon
3. 3. Pemohon mengisi data usaha
4. 4. Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha
5. 5. Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis
6. 6. Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha
7. 7. Pemohon Mendapatkan dan mencetak izin/surat penolakan

5 Hari

Tidak dipungut biaya

a. Nomor Induk Berusaha (NIB). b. Sertifikat Standar (SS)

g.  Melalui Lapor.go.id

3.    Melalui petugas bagian pengaduan, saran dan masukan DPMPTSP denga menggunakan formulir yang telah disediakan.

4.    Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap :

a.    Pemeriksaan lapangan;

b.    Rapat koordinasi

5.    Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.