1. 1. Berita acara pemerikasaan fisik, uji coba sandar/lepas dan olah gerak kapal oleh tim teknis terpadu yang terdiri dari unsur Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang paling sedikit memuat : 1. Pembangunan pelabuhan atau terminal telah selesai dilaksanakan sesuai dengan desain; 2. Tersedia fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang dan barang 3. Kecepatan sandar dan kondisi dermaga saat disandari kapal (defleksi dermaga, bollard, dan fender);
2. 2. Daftar SDM di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat.
3. 3. Sistem dan prosedur pelayanan kapal dan barang; dan
4. 4. Surat pernyataan yang berisi kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan menjadi tanggung jawab pemohon.

1. 1. Pemohonan PB-UMKU
2. 2. Penerbitan PB-UMKU KBLI Terkait
3. 3. Penerbitan PB-UMKU Semua KBLI

Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.

Tidak dipungut biaya

Izin Pengoperasian Pelabuhan Umum

1.    Pengelolaan pengaduan masyarakat dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.

2.    Pengelolaan pengaduan masyarakat dilaksanakan dengan tahapan:

a.       menerima dan memberikan tanda terima;

b.      memeriksa kelengkapan dokumen;

c.       mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;

d.      menelaah dan menanggapi;

e.       menatausahakan;

f.       melaporkan hasil; dan

g.      memantau dan mengevaluasi.

3.    Durasi waktu pengelolaan pengaduan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.    Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan perangkat daerah melalui Sistem OSS.

Kategori Pengaduan :

·      Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

·      Pelaksanaan kegiatan usaha

·      Pelaksanaan kegiatan Pengawasan

·      Penyalahgunaan penggunaan Sistem OSS yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

·      Pengaduan terhadap hambatan dan permasalahan dalam penggunaan Sistem OSS

Objek Pengaduan : Pelaku Usaha, Pemerintah Kabupaten, ASN/PTT dan/atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi

Prosedur :

·      Masyarakat dan Pelaku Usaha dapat menyampaikan pengaduan secara daring dengan hak akses OSS disertai dengan bukti/dokumen pendukung

·      Lembaga OSS meneruskan laporan pengaduan kepada Pemerintah Daerah kabupaten, untuk diverifikasi lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan diteruskan kepada Pelaku Usaha untuk dilakukan klarifikasi (apabila pengaduan ditujukan kepada Pelaku Usaha)

·      Laporan pengaduan dapat ditindaklanjuti oleh lembaga oss dengan:

¨      Pembinaan atau pemberian sanksi; atau

¨      Pemblokiran hak akses Pelaku Usaha atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pengaduan, Saran, dan masukan juga dapat disampaikan : kepada : Kepala DPMPTSP Kabupaten Pelalawan, Cq. Kabid Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan;

·      Alamat : Komplek Perkantoran Bhakti Praja Pangkalan Kerinci.

·      E-mail : aduan.dpmptsp@gmail.com

·      Website : www.dpmptsp.pelalawankab.go.id

·      Telepon/SMS/WA : 08117699877

·      Petugas Front Office di ruang/tempat layanan pengaduan;

·      Kotak pengaduan, saran dan masukan;

·      Aplikasi SP4N LAPOR! (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional / Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat);