1. 1. Salinan dokumen perjanjian konsesi pengusahaan pelabuhan sesuai ketentuan sebagaimana diatus UU 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, PP 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan dan PM 15 Tahun 2015;
2. 2. Salinan dokumen Rencana Induk Pelabuhan;
3. 3. Rencana teknis bangunan pelabuhan yang paling sedikit memuat : 1. gambar yang memuat situasi atau rencana tapak, denah, tampak dan potongan; 2. gambar rencana pondasi termasuk detailnya; 3. gambar rencana kolom, balok, plat dan detailnya; 4. Kondisi tanah (borlog/stratigrafi); 5. Rencana penempatan fasilitas SBNP; 6. Koordinat geografis minimal 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga/perairan dan 2 (dua) titik di darat;
4. 4. Surat pernyataan yang berisi kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan menjadi tanggung jawab pemohon.

1. 1. Pemohonan PB-UMKU
2. 2. Penerbitan PB-UMKU KBLI Terkait
3. 3. Penerbitan PB-UMKU Semua KBLI

Dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan.

Tidak dipungut biaya

Izin pembangunan/ pengembangan pelabuhan umum

1.    Pengelolaan pengaduan masyarakat dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.

2.    Pengelolaan pengaduan masyarakat dilaksanakan dengan tahapan:

a.       menerima dan memberikan tanda terima;

b.      memeriksa kelengkapan dokumen;

c.       mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;

d.      menelaah dan menanggapi;

e.       menatausahakan;

f.       melaporkan hasil; dan

g.      memantau dan mengevaluasi.

3.    Durasi waktu pengelolaan pengaduan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.    Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan perangkat daerah melalui Sistem OSS.

Kategori Pengaduan :

·      Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

·      Pelaksanaan kegiatan usaha

·      Pelaksanaan kegiatan Pengawasan

·      Penyalahgunaan penggunaan Sistem OSS yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

·      Pengaduan terhadap hambatan dan permasalahan dalam penggunaan Sistem OSS

Objek Pengaduan : Pelaku Usaha, Pemerintah Kabupaten, ASN/PTT dan/atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi

Prosedur :

·      Masyarakat dan Pelaku Usaha dapat menyampaikan pengaduan secara daring dengan hak akses OSS disertai dengan bukti/dokumen pendukung

·      Lembaga OSS meneruskan laporan pengaduan kepada Pemerintah Daerah kabupaten, untuk diverifikasi lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan diteruskan kepada Pelaku Usaha untuk dilakukan klarifikasi (apabila pengaduan ditujukan kepada Pelaku Usaha)

·      Laporan pengaduan dapat ditindaklanjuti oleh lembaga oss dengan:

¨      Pembinaan atau pemberian sanksi; atau

¨      Pemblokiran hak akses Pelaku Usaha atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pengaduan, Saran, dan masukan juga dapat disampaikan : kepada : Kepala DPMPTSP Kabupaten Pelalawan, Cq. Kabid Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan;

·      Alamat : Komplek Perkantoran Bhakti Praja Pangkalan Kerinci.

·      E-mail : aduan.dpmptsp@gmail.com

·      Website : www.dpmptsp.pelalawankab.go.id

·      Telepon/SMS/WA : 08117699877

·      Petugas Front Office di ruang/tempat layanan pengaduan;

·      Kotak pengaduan, saran dan masukan;

·      Aplikasi SP4N LAPOR! (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional / Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat);