1. 1. Berkas Mediasi Kecamatan;
2. 2. Surat Permohonan Mediasi;
3. 3. Surat Kuasa jika pengadu menerima kuasa;
4. 4. Uraian Singkat Kasus;
5. 5. Data Pendukung.

1. 1. Masyarakat/Pengadu kepada Dinas Pertanahan;
2. 2. Dinas Pertanahan akan memeriksa, mengumpulkan data dan menganalisis kelengkapan dari Administrasi Pelapor;
3. 3. Apabila kasus tersebut dapat dilakukan mediasi, pihak dinas pertanahan mengirimkan dokumen ke kecamatan untuk ditindak lanjuti (Mediasi Tingkat Kecamatan);
4. 4. Kecamatan Melakukan mediasi (Maksimal 3 (tiga) kali);
5. 5. Apabila telah dimediasi oleh pihak kecamatan sebanyak 3 (tiga) kali dapat langsung dilakukan mediasi ditingkat kabupaten;
6. 6. Apabila terjadi kesepakatan untuk dituangkan dalam berita acara kesepakatan dan permasalahan dianggap selesai;
7. 7. Mediasi dinyatakan selesai atau dihentikan apabila : a. Terjadi kesepatakan kedua belah pihak; b. Salah satu pihak menolak untuk dilakukan mediasi; c. Salah satu pihak menempuh jalur hukum; d. Setelah diundang 3 (tiga) kali secara patut pihak yang bersengketa atau konflik tidak hadir dalam Mediasi; atau e. Telah dilakukan 5 (lima) kali rapat mediasi sejak diterimanya pengaduan.

Maksimal 6 (enam) bulan dari Surat permohonan mediasi masuk.

Tidak dipungut biaya

Rekomendasi Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan.

1.   Loket Pengaduan Dinas Pertanahan;

2.   Kotak Saran;

3.   Melalui Email : dispertanoki@gmail.com;

4.   Melalui Telepon : 0712 7320;

5. Melalui Aplikasi Pengaduan.