1. Surat Usulan dari Perangkat Daerah

1. 1. Pelaksana administrasi UML A mengembalikan UTTP kepada wajib tera/tera ulang disertai rekomendasi untuk dilakukan tera/tera ulang kepada UML B melalui Dinas masing-masing
2. 2. Wajib tera/tera ulang mengajukan permohonan tera/tera ulang (TTU) ke kantor UML B
3. 3. Pelaksana administrasi UML B menerima permohonan, meregister permohonan, memeriksa kelengkapan, mengecek visual, memberikan bukti order dan menyerahkan ke ruang TTU (jika alat tersebut dapat dikerjakan dikantor)
4. 4. Jika UTTP terpasang ditempat pakai/gudang importer/Pabrik maka Kepala UML B menerbitkan SPT untuk dilakukan pengujian dilapangan
5. 5. Penera UML B melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan tanda tera dan/atau diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan tanda batal dan dikembalikan ke wajib TTU
6. 6. Pelaksana administrasi UML B mempersiapkan konsep SKHP sesuai dengan cerapan dari Penera
7. 7. Kepala UML B menandatangani SKHP Pelaksana Administrasi UML B menerbitkan SKHP, menerbitkan SKRD dan memberkaskan dokumen TTU

4 (Empat) hari sejak Formulir bukti  orderan dan berkas persyaratan masuk

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Cap Tanda Tera pada UTTP dan/atau SKHP

1.   Melalui Email :

Metrologi.kaboki@gmail.com