Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak PBB, Atau Surat Tagihan Pajak PBB Yang Tidak Benar

  1. Surat Permohonan Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/SKP PBB/STP PBB yang Tidak Benar
  2. Surat kuasa khusus dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak

  1. Wajib Pajak menyampaikan permintaan pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang tidak benar kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPP dengan cara: 1. langsung; 2. dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman surat secara tercatat; atau 3. dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Paling  lama  6  (enam)  bulan  terhitung  sejak  tanggal

surat  permintaan  pembatalan  SPPT,  SKP  PBB,  atau STP PBB yang tidak benar diterima

Tidak dipungut biaya

Surat keputusan pembatalan SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang tidak benar

Segala  jenis  pengaduan  layanan  dapat  disampaikan

5. Website:  www.lapor.go.id;  www.wise.kemenkeu.go.id;

www.pengaduan.pajak.go.id

6. Chat pajak: www.pajak.go.id

7. Surat    atau    datang    langsung    ke    Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya
Anda juga dapat menyampaikan pengaduan, aspirasi, maupun permintaan informasi melalui aplikasi LAPOR!

Melalui LAPOR!, Anda dapat menyampaikan permasalahan pelayanan publik yang Anda temui dalam satu kanal sehingga laporanmu dapat kami sampaikan ke instansi terkait.

Website LAPOR! Unduh di Play Store Unduh di App Store
Unduh

Isu dan Keluhan

Klik banner dibawah untuk melaporkan masalah Pelayanan Publik "Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak PBB, Atau Surat Tagihan Pajak PBB Yang Tidak Benar"

Pelaksana

YASMIN RAMADHANI

PELAKSANA
AYU SRI ADI NINGSIH

PELAKSANA
EFIF NUR IZA

PELAKSANA
AULIA RAMADHANI

PELAKSANA
DITA APRI LIANA

PELAKSANA